TintaSiyasi.id -- Merespons Presiden Prabowo Subianto yang mengundang sejumlah pemimpin redaksi (Pemred) media massa, Jurnalis Joko Prasetyo menilai hal itu tidak etis.
"Tidak etis pemred-pemred dari berbagai media massa diundang bertemu presiden di istana negara. Tujuannya apa? Kalau untuk pemberitaan, cukup reporter-reporter dari berbagai media massa yang meliputnya," ujarnya kepada Tintasiyasi.id, Senin (7/4/2025).
Menurut Om Joy, sapaan akrabnya, secara hukum memang tidak ada regulasi yang melarang, namun secara etika, presiden tidak etis mengundang pemred ke istana karena hal itu bisa menimbulkan potensi konflik kepentingan dan independensi media. Karena tugas pemred adalah pengambil kebijakan redaksi, lanjutnya, mengundang pemred ke istana itu tidak sesuai tupoksi. Di samping itu, imbuhnya, independensi media tersebut menjadi diragukan karenanya.
"Pasalnya, diundangnya pemred oleh presiden dapat dianggap sebagai upaya pemerintah untuk memengaruhi atau membujuk media agar memberitakan hal-hal yang menguntungkan pemerintah, " ujarnya.
Terlebih lagi, ungkapnya, dari sekian banyak pemred yang diundang, hanya enam pemred yang diberi akses undangan tertutup. Hal demikian menurutnya akan menimbulkan kecemburuan dan merusak hubungan antara pemerintah dengan media yang tidak diundang.
Ia mengatakan, kalau saja tujuan presiden untuk meliput berita konfrensi pers, maka bisa mengundang media mana pun untuk meliputnya secara terbuka. Menurutnya, hal ini barulah sesuai tupoksi, bukan malah mengundang pemred.
"Biarkan pemred fokus pada kursi redaksinya di kantor dengan tetap berpikir kritis dan jernih," ungkapnya.
Ia menilai, diundang ke istana akan membuat lidah jurnalis menjadi kelu. "Pemred menghampiri presiden di istana itu akan membuat daya pikir tumpul dan keruh. Atau setidaknya lidah (produk jurnalistik) jadi kelu (tidak kritis dan jernih lagi)," pungkasnya.[] Tenira
