TintaSiyasi.id -- Mudik merupakan tradisi tahunan yang dilakukan menjelang lebaran. Namun, tradisi mudik juga menyisakan cerita sedih, seperti kemacetan parah, biaya yang sangat mahal, hingga berbagai tragedi kecelakaan lalu lintas yang memakan banyak korban jiwa.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kemenhub Budi Rahardjo, menyampaikan bahwa pada H-9 lebaran 2025, Pergerakan penumpang angkutan umum mulai mengalami peningkatan pada semua moda transportasi, baik darat, laut, udara, maupun kereta api. (dephub.go.id, 24/03/2025)
Sementara itu pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan selama bulan Ramadhan khususnya dalam menghadapi Idulfitri 1446 Hijriah. Kebijakan yang telah diambil di antaranya penetapan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) hingga diskon tiket mudik. (SINDOnews.com, 22 Maret 2025)
Namun, masalah maraknya fenomena Travel gelap jelang mudik lebaran masih menjadi sorotan, menurut pengamat transportasi Djoko Setijowarno maraknya Travel gelap ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menyediakan layanan angkutan umum yang merata hingga ke daerah. (Liputan6.com, 23/3/2025)
Jaminan keamanan dan kenyamanan dalam transportasi sudah seharusnya menjadi hak setiap warga negara, apalagi di dalam momen mudik lebaran, dan pastinya berbagai transportasi menjadi serbuan bagi para pemudik, namun akibat dari terbatasnya alat transportasi umum yang disediakan oleh negara maka masyarakat harus dihadapkan dengan harga tiket yang mahal.
Kebutuhan masyarakat akan transportasi jarak jauh pasti meningkat di setiap momen lebaran. Sayangnya, persoalan-persoalan seputar transportasi selalu terjadi secara berulang, mulai dari riuhnya berebut tiket transportasi, kemacetan, hingga insiden kecelakaan. Persoalan ini muncul sungguh tidak bisa dilepaskan dari buruknya sistem tata kelola transportasi saat ini yaitu sistem kapitalisme sekuler.
Di dalam sistem kapitalisme sekuler transportasi selalu dijadikan sebagai jasa komersial yang pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta atau para pengusaha. Swasta ditunjuk sebagai penanggung jawab penuh dalam perihal mengurusi masalah transportasi, lantas dimanahkah peran negara yang sesungguhnya?
Dalam sistem kapitalis sekuler negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator jadi tidaklah heran ketika pemerintah lebih mengutamakan kepentingan para operator yaitu para pengusaha ketimbang keamanan dan keselamatan publik, sementara operator hanya memikirkan keuntungan semata, sedangkan keamanan, kenyamanan serta keselamatan publik akan dijadikan nomor ke sekian bahkan nyaris tidak dipedulikan.
Sementara itu, di sisi lain, fenomena mudik terjadi karena tidak meratanya infrastruktur dan fasilitas umum yang menjadikan rakyat menggantungkan hidupnya di perkotaan. Akibatnya banyak yang mencari kerja di kota, sehingga tradisi mudik saat lebaran pun tak bisa terelakkan bahkan masyarakat rela mengeluarkan biaya mahal dengan maksud mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan saat di perjalanan, namun untuk saat ini itu semua hanyalah ilusi. Inilah bukti kegagalan sistem kapitalisme dalam mensejahterakan rakyatnya.
Keadaan ini sungguh berbanding terbalik dengan sistem Islam, di mana Islam memandang bahwa transportasi merupakan fasilitas publik yang tidak boleh dikomersialkan. Meskipun biaya pembangunan infrastruktur itu sangatlah mahal dan rumit, tetapi haram hukumnya bagi daulah untuk menyerahkan pengelolaannya kepada swasta.
Oleh karena itu daulah wajib membangun hajat transportasi publik yang aman, nyaman, murah, dan tepat waktu, serta memiliki fasilitas penunjang yang memadai sesuai dengan perkembangan teknologi.
Haramnya bagi daulah menyerahkan pengelolaannya kepada swasta, karena di dalam Islam setiap kebutuhan publik semuanya menjadi tanggung jawab negara seutuhnya. Oleh karena itu anggaran untuk mewujudkan semua ini adalah anggaran yang bersifat mutlak yang diambil dari kas daulah yaitu Baitul Maal.
Kas Daulah Islam memiliki sumber pemasukan yang banyak dan beragam, mulai dari fai’, khumus, Kharaj, usyur, jizyah dan ghanimah sehingga negara mampu untuk membangun infrastruktur termasuk dalam transportasi yang baik, aman dan nyaman, sehingga rakyat mendapatkan layanan dengan mudah dan kualitas terbaik.
Di sisi lain, Islam memandang bahwa kemajuan dan pembangunan adalah hak semua rakyat dan merupakan kewajiban khilafah untuk mewujudkannya, maka negara khilafah akan membangun infrastruktur yang merata sehingga potensi ekonomi terbuka lebar di semua wilayah, bukan hanya di perkotaan tapi juga sampai ke pelosok negeri yang berada dalam naungan Daulah Islam.
Semua kondisi ini mustahil terwujud dalam sistem yang ada saat ini. Hanya Islamlah satu-satunya sistem yang paripurna, sehingga bisa dipastikan terciptanya kondisi ideal karena Islam bukan sekedar agama tapi Islam adalah aturan yang disiapkan Allah SWT untuk seluruh umat manusia.
Walhasil keselamatan dan kenyamanan hanya akan dirasakan ketika Islam diterapkan secara kaffah dalam naungan Khilafah Islamiyah.
Wallahu a’lam bishshawab. []
Oleh: Zylqori Ivlatia
Aktivis Muslimah
