TintaSiyasi.id -- Pemerintah telah menetapkan dalam Idulfitri 1446 Hijriah. Kebijakan yang telah diambil di antaranya penetapan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) hingga diskon tiket mudik. Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, mulai dari pemberian THR, diskon harga tiket transportasi, hingga mudik gratis. Dia juga mengapresiasi kerja sama antara pemerintah dan swasta dalam menurunkan harga tiket pesawat sebesar 13 persen, diskon tarif jalan tol 20 persen, hingga penurunan harga tiket kereta api sebesar 25 persen. (sindonews.com, 22/3/2025)
Mudik merupakan tradisi masyarakat saat lebaran. Tentu saja setiap tahunnya berbagai persoalan dalam sarana transportasi pada masa mudik masih terjadi. Mulai dari kemacetan hingga kecelakaan tidak bisa dilepaskan dari buruknya tata kelola transportasi yang berasaskan kapitalisme sekuler.
Dalam sistem ini, transportasi menjadi jasa komersil karena pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Sebagai contoh, harga tiket pesawat yang “katanya” turun 13% masih dirasa sulit oleh masyarakat. Dalam hal ini jelas bahwa para pengusaha tidak mau dirugikan apalagi dalam momen-momen seperti ini. Negara hanya sebagai regulator yang lebih banyak berpihak kepada pengusaha bukan pada rakyat. Padahal kondisi rakyat saat ini semakin sulit dan sempit. Banyak juga masyarakat yang tidak melangsungkan mudik lebaran karena tidak punya biaya.
Selain itu, gelombang masyarakat desa yang pindah ke kota juga akan terjadi disetiap tahun nya setelah lebaran. Semua ini akibat tidak meratanya infrastruktur dan fasilitas umum menjadikan rakyat menggantungkan hidupnya di perkotaan. Akibatnya banyak yang mencari kerja di kota, sehingga setiap tahunnya tradisi mudik pun tidak terelakkan. Inilah bukti kegagalan kapitalisme dalam menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Jika masyarakat desa dan kota semua nya merasakan kesejahteraan yang sama dan merata tentu saja tidak akan terus bertambah jumlah orang yang menggantungkan hidupnya di kota. Hal ini tentunya akan baik-baik saja jika sistem ini mampu mensejahterakan rakyat. Namun sebaliknya, sistem kapitalisme ini hanya menciptakan keburukan dan kesengsaraan bagi kehidupan masyarakat.
Sangat jauh berbeda dengan Islam. Islam memandang transportasi sebagai fasilitas publik yang tidak boleh dikomersialkan. Meski pembangunan infrastruktur mahal dan rumit, haram bagi negara menyerahkan pengelolaannya kepada pihak swasta. Negara wajib membangun berbagai keperluan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Sebab Islam memandang bahwa penguasa adalah pelayan rakyatnya. Untuk itu, negara harus berupaya semaksimal mungkin agar berbagai layanan publik dapat tersedia dengan mudah dan murah termasuk berbagai bentuk transportasi umum. Tentu saja hal ini bisa diwujudkan dinegeri Indonesia yang kaya ini.
Islam telah menetapkan semua pembiayaan ini akan ditanggung oleh negara melalui pos-pos pemasukan Baitul Mal seperti ghanimah, fai, kharaj, u’sry, kekayaan milik milik umum dan lain-lain. Negara tidak akan menyerahkannya pada pihak asing. Dengan pemanfaatan berbagai pemasukan negara tersebut telah cukup untuk mewujudkan berbagai infrastruktur dan fasilitas umum bagi masyarakat yang mudah, murah, nyaman, dan aman. Semua ini hanya bisa diwujudkan jika Islam diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan kita yakni sistem khilafah. Sebab, sistem khilafah telah terbukti penerapannya dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat selama 13 abad lamanya.
Wallahu a’lam bishshawab. []
Oleh: Pipit Ayu
Aktivis Muslimah
