Tintasiyasi.id.com -- Prabowo Subianto telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pesawat demi mengevakuasi ribuan warga Gaza yang terpengaruh oleh konflik yang sedang berlangsung. Selain itu, Indonesia juga bersedia mengirimkan tenaga medis untuk mengelola rumah sakit lapangan di Gaza, asalkan mendapatkan persetujuan dari semua pihak terkait.
Prabowo menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung Palestina menghadapi krisis kemanusiaan yang mendesak (berita satu. com, 9/4/2025).
Namun, rencana Prabowo ini dikhawatirkan akan menimbulkan protes dari masyarakat internasional. Penempatan kembali warga Gaza diyakini dapat memupuskan harapan kemerdekaan Palestina. Selain itu, belum ada jaminan bahwa warga Gaza yang dievakuasi akan dapat kembali ke tanah air mereka (BBC. com, 11/4/2025).
Liga Arab menolak evakuasi yang dilakukan atas nama pengobatan atau nilai kemanusiaan apapun (kecuali di perbatasan atau negara tetangga), karena substansinya tetap sama, yakni pengosongan tanah dari pemiliknya. Oleh karena itu, syarat pertama dalam rencana evakuasi Presiden Prabowo tidak dapat dipenuhi, karena bertentangan dengan konteks dan sikap Liga Arab sendiri (Republika. co. id, 9/4/2025).
Pernyataan Prabowo mengenai kesiapan Indonesia untuk menerima 1. 000 warga Gaza justru berpotensi melancarkan agenda pengusiran warga Gaza, yang seolah mengikuti kepentingan para penjajah dengan tujuan pembersihan etnis.
Sikap ini sangat bertentangan dengan seruan jihad dari banyak pihak yang menyadari bahwa tidak ada solusi yang hakiki selain melalui perjuangan tersebut, mengingat upaya-upaya lain seperti seruan genjatan senjata, donasi, dan boikot tidak menghentikan penjajahan dan genosida.
Evakuasi warga Gaza justru semakin menjauhkan mereka dari solusi yang sejati, mengingat Zionis adalah pihak yang melakukan pendudukan dan perampasan wilayah. Semestinya, Zionis yang harus diusir dari tanah Palestina, bukan sebaliknya.
Di sisi lain, evakuasi ini juga bisa jadi merupakan bentuk tekanan dari AS terhadap Indonesia menyusul kebijakan baru AS yang menaikkan tarif impor. Keberhasilan Indonesia dalam negosiasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menekan pemerintah Indonesia agar mengizinkan evakuasi warga Gaza. Ini menjadi dilema bagi negara yang bergantung pada pihak lain. Ketidakmampuan Indonesia untuk bersikap independen akibat hubungan diplomatik dengan negara-negara yang lebih kuat menyulitkan posisi negeri Muslim ini.
Pemimpin negara-negara Muslim seharusnya merespons seruan jihad dengan positif. Namun, saat ini, nasionalisme dan prinsip non-intervensi dalam urusan negara lain justru menjadi penghalang bagi respon tersebut, yang mencerminkan pengkhianatan dari pemimpin negeri Muslim.
Pengaruh pemikiran nasionalisme dan sekularisme yang menjangkiti pemimpin Muslim saat ini membawa umat ke dalam kondisi yang memprihatinkan. Seharusnya, negeri Muslim dapat menjadi kekuatan besar yang memimpin dunia. Khilafah sebagai entitas adidaya akan menerapkan syariat Islam yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia dan membela setiap Muslim.
Sayangnya, hingga saat ini, Khilafah belum terwujud, membuat nasib umat Islam semakin terpuruk. Umat perlu terus didorong untuk menolak evakuasi warga Palestina dan menyerukan penguasa untuk mengirimkan tentara demi membela saudara-saudara kita yang Muslim di Palestina.
Pada saat yang sama, umat juga perlu semakin kuat dalam perjuangan menegakkan Khilafah. Sebab, hanya melalui jihad dan tegaknya Khilafah kita bisa menemukan solusi hakiki untuk membebaskan Palestina dari cengkeraman penjajah. Gerakan umat ini memerlukan kepemimpinan dari partai Islam yang ideologis agar tetap berada di jalur perjuangan yang benar.
Dengan demikian, kita dapat memberikan pengaruh yang signifikan dalam mendorong para pemimpin negeri Muslim untuk mengirimkan tentara demi berjihad dan menegakkan Khilafah.[]
Oleh: Salmia Atika Desri
(Aktivis Muslimah)
