TintaSiyasi.id -- Papua kembali berduka. Insiden brutal di Yahukimo, di mana enam guru dan tenaga kesehatan tewas akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), menambah panjang daftar tragedi di tanah yang kaya sumber daya alam ini. Para korban diduga dibakar hidup-hidup, sebuah tindakan biadab yang tidak hanya mengguncang kemanusiaan, tetapi juga mencerminkan kompleksitas masalah Papua yang belum terselesaikan. Kekerasan ini bukan sekadar tindakan kriminal biasa, melainkan bagian dari ketidakadilan struktural, eksploitasi ekonomi, marginalisasi sosial, serta kegagalan negara dalam memberikan solusi yang adil dan menyeluruh.
Sejarah Ketimpangan dan Akar Konflik Papua
Sejarah mencatat bahwa Papua adalah wilayah yang dipenuhi paradoks. Kaya akan sumber daya alam, tetapi masyarakatnya tetap miskin. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 yang membawa Papua ke pangkuan Indonesia masih menyisakan kontroversi. Pepera tidak dilakukan dengan mekanisme demokrasi yang ideal, melainkan hanya melibatkan 1.025 orang yang dipilih oleh militer Indonesia. Proses ini menuai kritik karena dianggap tidak mencerminkan kehendak mayoritas rakyat Papua. Sejak saat itu, gelombang perlawanan terhadap pemerintah pusat terus berlangsung, baik melalui jalur diplomasi maupun gerakan bersenjata seperti yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan KKB.
Di balik narasi separatisme dan kekerasan yang dilakukan KKB, terdapat kenyataan pahit bahwa eksploitasi ekonomi telah memperburuk ketimpangan di Papua. Tambang Grasberg yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia menjadi simbol ketidakadilan tersebut. Perusahaan ini merupakan salah satu penghasil emas dan tembaga terbesar di dunia, tetapi kontribusinya bagi kesejahteraan rakyat Papua masih dipertanyakan. Eksploitasi tambang ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memperdalam jurang ketimpangan antara masyarakat asli Papua dan elite ekonomi yang menikmati hasil kekayaan alam mereka.
Ketidakadilan ini semakin diperparah dengan pendekatan militeristik yang diterapkan pemerintah. Alih-alih membangun kepercayaan dan kesejahteraan, negara justru menambah pasukan di Papua dengan dalih menumpas separatisme. Namun, tindakan represif ini hanya memperkuat narasi bahwa pemerintah pusat adalah penjajah di tanah Papua. Dalam situasi seperti ini, propaganda kelompok separatis semakin mudah menyebar, dan masyarakat Papua semakin kehilangan kepercayaan terhadap negara.
Tanggung Jawab di Dunia dan Akhirat
Dalam Islam, menegakkan keadilan adalah kewajiban, bukan pilihan. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya di akhirat kelak. Rasulullah ﷺ bersabda:
"Sesungguhnya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah memasukkan kebahagiaan pada saudara Muslimnya, menghilangkan kesusahannya, melunasi utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya." (HR. Thabrani)
Lalu, di manakah posisi para pemimpin ketika rakyat Papua terus hidup dalam penderitaan? Apakah kebijakan yang diterapkan selama ini benar-benar membawa kesejahteraan atau justru memperpanjang penderitaan mereka? Bagaimana dengan para pelaku kekerasan, baik dari KKB maupun aparat keamanan, yang menumpahkan darah manusia tanpa hak? Dalam Al-Qur'an, Allah SWT telah memperingatkan:
"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl: 90)
Jika keadilan terus diabaikan, maka bukan hanya Papua yang akan hancur, tetapi juga legitimasi negara di mata rakyatnya sendiri.
Penanganan KKB dan Perlindungan terhadap Korban
Konflik di Papua, khususnya yang melibatkan KKB, tidak bisa diselesaikan hanya dengan operasi militer. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan manusiawi.
1. Pemutusan Jalur KKB
Negara harus meningkatkan intelijen untuk mendeteksi pergerakan KKB dan memutus jalur logistik mereka. Pendanaan dan suplai senjata yang diduga berasal dari dalam maupun luar negeri harus diputus secara sistematis.
2. Operasi Keamanan yang Proporsional
Penyisiran wilayah konflik harus dilakukan dengan pendekatan presisi, bukan dengan kekerasan membabi buta yang bisa menciptakan trauma baru bagi masyarakat. Selain itu, negosiasi harus tetap dibuka bagi anggota KKB yang ingin kembali ke masyarakat.
3. Perlindungan bagi Korban
Masyarakat sipil yang terjebak dalam konflik harus segera dievakuasi ke tempat yang aman. Mereka juga perlu mendapatkan pendampingan psikososial serta dukungan ekonomi agar dapat kembali menjalani kehidupan normal.
4. Reformasi Kebijakan untuk Penyelesaian Jangka Panjang
Pemerintah harus memastikan pembangunan yang berkeadilan di Papua, termasuk redistribusi kekayaan alam yang lebih merata. Selain itu, keterlibatan masyarakat asli Papua dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan harus diperkuat agar mereka merasa memiliki tanah mereka sendiri.
Mengakhiri Ketidakadilan Struktural
Konflik di Papua tidak akan selesai jika sistem yang diterapkan masih berorientasi pada kepentingan ekonomi segelintir elite. Islam menawarkan solusi yang lebih menyeluruh, yang mencakup keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan rakyat. Dalam Islam, kekayaan alam adalah milik umat, bukan segelintir orang. Rasulullah ﷺ bersabda:
"Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api (sumber daya alam)." (HR. Abu Dawud)
Negara harus mengelola sumber daya Papua untuk kepentingan rakyat, bukan menyerahkannya kepada korporasi asing. Keuntungan dari tambang emas, gas alam, dan hasil bumi Papua harus digunakan untuk membangun pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Papua.
Selain itu, penyelesaian konflik harus dilakukan melalui dialog yang jujur dan terbuka, bukan dengan pendekatan militeristik yang hanya memperpanjang siklus kekerasan. Sejarah Islam mencatat bagaimana Rasulullah ﷺ berhasil menyatukan berbagai suku dan bangsa di bawah satu pemerintahan dengan keadilan, bukan dengan penindasan. Jika negara benar-benar ingin menyelesaikan konflik Papua, maka pendekatan berbasis keadilan dan kesejahteraan harus menjadi prioritas utama.
Penutup
Tragedi di Yahukimo harus menjadi momentum bagi bangsa ini untuk mengevaluasi kebijakan yang selama ini diterapkan di Papua. Selama solusi masih berorientasi pada kepentingan politik dan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan keadilan hakiki, konflik akan terus berlanjut. Islam menawarkan solusi yang lebih menyeluruh, bukan hanya tambal sulam yang tidak menyelesaikan akar masalah. Pemimpin yang adil akan dicatat oleh sejarah dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.
Sebagai individu, kita pun harus bertanya: apakah kita telah bersuara untuk keadilan atau justru membiarkan ketidakadilan berlanjut? Kelak, di hari kemudian, semua ini akan dipertanggungjawabkan. Wallahu a’lam.
Oleh: Rahmi Tiflen, So.Kep
Aktivis Muslimah
