"Tidak ada harapan lagi bagi sistem demokrasi, rakyat
harus punya pilihan lain. Tentunya dengan aturan sesuai fitrah manusia, menenangkan
jiwa, serta memuaskan akal. Itu hanya ada di dalam syariat Islam," ujarnya
dalam Rapat Kilat Revisi UU TNI di Hotel Mewah, Lukai Hati Rakyat? di
kanal YouTube Khilafah News, Senin (17/03/2025).
Hanif menuturkan, sistem demokrasi yang diadopsi di
negeri ini, tidak oleh rakyat untuk rakyat, tetapi dari mereka oleh mereka dan
untuk mereka sendiri.
Terbukti pada setiap aturan yang direvisi, lanjutnya, pasti
hanya menguntungkan segelintir rakyat. "Tidak untuk mayoritas rakyat di
negeri ini," tegasnya.
Ia menyatakan, aturan begitu mudah diubah sesuai
kepentingan mereka yang memiliki akses, khususnya kalangan elit politik.
Sementara, lanjutnya, ketika rakyat berada dalam
ekonomi sulit, banyaknya korupsi seperti minyak yang tidak sesuai takaran. “Justru
tidak segera membela hak rakyat sebagai konsumen,” lugasnya.
"Sementara ketika rakyat menginginkan sebuah
aturan berkenaan kepentingan publik, mereka tidak segera merespons, seperti RUU
perampasan aset bagi para koruptor," tuturnya.
"Penting bagi rakyat agar terus memberikan
koreksi kalau itu keliru. Rakyat juga harus mengakses informasi publik agar
tidak dikadali lagi," pungkasnya.[] Istiqamah
