TintaSiyasi.id -- Pengamat Hukum dan Politik Ricky Fattamazaya M, S.H., M.H. menilai masyarakat wajib suudzon dengan kebijakan pemerintah.
"Berhadapan dengan kebijakan penguasa kita wajib suudzon," terangnya dalam diskusi: Saatnya Al-Quran Terangi Gelapnya Negeri di kanal YouTube Bandung Barokah, Senin (17/3/2025).
Jadi, katanya, kalau pemerintah membuat kebijakan maka rakyat wajib suudzon. Karena pada faktanya kebijakan-kebijakan yang ada tidak pro kepada rakyat. Misalnya saja kebijakan dalam aspek hukum dan politik yang berlaku hari ini, pola berpikirnya berasal dari buatan manusia, karena itu sifatnya lemah dan kompromi.
"Maka sifatnya bayar... bayar... bayar..., anggaran... anggaran... anggaran. serta sifatnya proposal sana proposal sini," cetusnya.
Ia membeberkan maraknya fakta penegak hukum menjadi pelaku, yang terbaru Kapolres Ngada yang melecehkan anak dibawah umur sekaligus pecandu narkoba. Fakta lainnya terkait judol, diketahui pelaku judol hampir tiga juta orang dan 80.000 orang pelakunya adalah anak-anak dibawah umur 10 tahun, kemudian juga pertalite yang dioplos,dan sebagainya.
Menurutnya, fakta tersebut menunjukkan wajah buruk sistem yang berlaku hari ini, yang telah melahirkan produk hukum dan politik yang lemah dan tidak bisa diharapkan.
"Makanya kita harus berisik, kita harus koreksi. Hari ini hukum itu, yang oplos itu tingkat pusat tetapi yang dirazia tingkat bawah, masyarakat yang dapat satu perak dua perak, ini kan gak fair," pungkasnya.[] Tenira
