TintaSiyasi.id -- Kelihatannya banyak perusahaan yang enggan dengan program pemerintah baru. Apa buktinya? Sampai saat ini belum tampak perusahaan paling cuan di Republik Indonesia mau mengambil hati pemerintah dengan cara ambil bagian atau andil dalam program paling prioritas pemerintahan baru. Padahal pemerintah maunya yang baik-baik. Seharusnya perusahaan ikut masuk, ikut berkontribusi, ikut andil—baik diminta atau tidak diminta—karena hal itu membuktikan bahwa pengusaha tersebut mendukung pemerintah. Namun, sampai sekarang dukungan itu belum tampak.
Sebagaimana kita ketahui, pemerintah memiliki tiga program paling prioritas untuk memompa pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, yakni: pertama, Makan Bergizi Gratis (MBG); kedua, program tiga juta rumah untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR); dan ketiga, hilirisasi ekonomi dalam rangka menciptakan value added atau nilai tambah ekonomi. Para pengusaha besar mengetahui hal itu, dan seharusnya mereka ikut berkontribusi karena semua program prioritas tersebut baik bagi negara dan juga bagi pengusaha itu sendiri.
Tiga program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran ini adalah program paling merakyat yang pernah dilakukan sebuah pemerintahan di Indonesia karena akan memberi makan bergizi setiap hari kepada lebih dari 80 juta anak-anak Indonesia, memberi rumah bagi setidaknya 12–15 juta orang, serta melakukan hilirisasi, pengolahan, atau industrialisasi yang menyerap jutaan tenaga kerja dan menciptakan pekerjaan bagi jutaan orang. Anehnya, ini belum dipandang sebagai kesempatan emas oleh para pengusaha paling cuan di sektor tembakau, sumber daya alam (sawit, tambang, migas), dan perusahaan raksasa pangan untuk berkontribusi. Padahal, inilah kesempatannya.
Ada beberapa sebab pengusaha-pengusaha kakap nasional enggan atau belum berkontribusi sampai hari ini terhadap tiga program pemerintahan tersebut:
1. Mungkin sejak semula pengusaha tersebut apriori terhadap pemerintahan. Mereka tidak peduli siapa pun yang memerintah; pengusaha hanya peduli apakah mereka cuan atau tidak.
2. Pengusaha tersebut mungkin adalah pendukung kandidat yang kalah dan sampai saat ini masih menyimpan dendam, sehingga dalam hati berharap kondisi ekonomi berantakan dan pemerintahan ini gagal.
3. Pengusaha berada dalam kelompok wait and see atau "lihat-lihat dulu"—kalau ada peluang yang bisa mereka ambil dari pemerintahan ini, maka mereka akan mendukungnya; sebaliknya, kalau tidak ada peluang, mereka akan kabur saja dulu.
Tiga tipikal pengusaha ini perlu direnungkan oleh Presiden Prabowo dalam menentukan sikap terhadap mereka.
Padahal, dulu kita membayangkan begitu Presiden Prabowo terpilih, para pengusaha akan berbondong-bondong seiring sejalan dengan program pemerintah, terutama program prioritas yang disebutkan di atas. Namun, kelompok perusahaan terbesar dan paling cuan di republik ini—seperti perusahaan rokok, perusahaan sawit, perusahaan tambang batu bara, dan perusahaan minyak—belum menunjukkan dukungannya terhadap program pemerintah. Hal ini terlihat dari belum adanya publikasi media yang menunjukkan bahwa mereka ikut dalam program MBG, rumah MBR, dan hilirisasi. Ada apa gerangan? Bukankah pengusaha paling cuan itu mampu ikut berkontribusi?
Seharusnya, pengusaha terkaya atau ter-cuan se-Indonesia mulai menjalankan Politik Etis. Politik ini pernah dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas SDM bagi tenaga kerja yang dibutuhkan pemerintah kolonial. Seharusnya, sekarang para pengusaha menerapkan Politik Etis, setelah puluhan tahun mengambil cuan dari ekonomi Indonesia, mengeruk sumber daya alam, dan meraup keuntungan melalui perdagangan. Caranya adalah dengan ikut dalam program paling inklusif, yakni MBG, perumahan MBR, dan hilirisasi. Sebab, program ini akan menjadi kekuatan penggerak ekonomi sekaligus loncatan bagi masa depan Indonesia.
Oleh: Salamuddin Daeng
Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia
