TintaSiyasi.id -- Pengamat Politik dan Media Hanif Kristianto mempertanyakan fungsi mantan presiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi) serta Tony Blair yang masuk sebagai Dewan Pengawas Danantara.
"Yang jadi pertanyaan apa fungsi dua mantan presiden Indonesia (Jokowi dan SBY) itu? Kemudian memasukkan lagi mantan perdana menteri Inggris Toni Blair," ucapnya di kanal YouTube Khilafah News; Loh, Dewas Danantara kok Tony Blair?, Rabu (5/3/2025).
Ia mengaku kurang setuju dengan alasan Wakil Ketua Dewas Danantara Muliaman Hadad yang memandang sosok Tony Blair dapat menaikkan citra Danantara di kancah global.
"Sekali lagi tolak ukur itu kurang pas. Kalau bicara ekonomi global, dalam kancah politik global tidak serta merta melihat orangnya. Tetapi melihat track record-nya apa betul Danantara ini mampu menjawab tantangan ekonomi sekarang ini? Apakah mampu bersaing ditengah-tengah internasional?," tanyanya.
Tony Blair, kata Hanif, merupakan penganut dari sistem kapitalisme. Secara mindset, kapitalisme sendiri memiliki ide atau gagasan yang sangat rusak dan merusak. Tentu ini sangat berbahaya bagi Danantara.
"Dan apakah negeri ini akan di kapitalisasi, ataupun ide-ide kapitalisme bakal terus bercokol ditengah-tengah kehidupan ekonomi rakyat. Jadi jangan sampai niatan baik Presiden Prabowo itu, ini tercederai karena mengambil orang yang salah," terangnya.
Sehingga, ia memandang jika tolak ukurnya kapitalisme maka benar Tony Blair dapat menaikkan citra Danantara di mata dunia. Namun, akan menjadi berbahaya bagi Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
"Bagi kita negeri indonesia yang mayoritas umat islam dan kita tahu kapitalisme diterapkan di negara islam bagaimana? Rusak dan merusak masyarakat serta rakyatnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Ia memandang Danantara masih baru, sehingga belum memperlihatkan kinerja yang menunjukkan bahwa Danantara menjadi sebuah jalan keluar bagi pengelolaan investasi di negeri ini.
"Kita pun juga perlu melihat kondisi ekonomi global yang memang juga tidak menentu ya untuk berinvestasi di indonesia apalagi juga masih terjadi banyak polemik di Indonesia ini, apakah itu terkait dengan perizinan, keamanan, apapun nuansa politik yang ada," ungkapnya.
Terlebih, ia menyangsikan banyak lembaga-lembaga di berbagai negara menyerupai Danantara namun berakhir dengan skandal. Skandal tersebut tidak lepas dari korupsi.
"Nah ini kan sekali lagi menjadi catatan bagi Danantara jangan sampai uang yang sudah terkumpul di Danantara triliunan itu akhirnya korupsi dan lain-lain," pungkasnya.[] Taufan
