“Memang beban perusahaan terbesar
itu ada di gaji buruh. Dalam pandangan sistem kapitalis buruh itu tidak menjadi
prioritas bagi negara untuk dilindungi, maupun disejahterakan,” ujarnya, Selasa
(03/03/2025).
Ia menyatakan, hari ini
penghasilan buruh yang rata-rata ada
yang UMK tetapi banyak juga yang di bawah UMK. “Itu masih harus dipotong dengan
BPJS, JHT, transportasi, biaya makan, dan biaya sekolah,” katanya dalam kanal YouTube
Khilafah News dengan tajuk Pusing! Gaji Nggak Naik, PHK Malah Makin
Nambah.
“Nah, kalau dalam sistem
kapitalis yang terjadi sesuai dengan nama kapitalisme itu, nomor satu cuan,
cuan buat siapa? Cuan buat para oligarki, penguasa, supporter, dan pendukungnya. Pendukungnya dalam arti oligarki
itu sendiri,” tambahnya.
Jadi menurutnya, bisa dilihat
betapa terpuruknya nasib para pekerja di masa sekarang ini atau di era sistem
kapitalis yang diterapkan di seluruh dunia termasuk, termasuk negeri ini. “Harapannya
pemerintah bersikap protektif pada para buruh,” katanya berharap.
“Memang dalam sistem kapitalis
hari ini di Indonesia dengan begitu kuatnya dalam cengkeraman oligarki,
termasuk kekuatan asing yakni Cina yang banyak menyingkirkan buruh dalam
negeri. Mereka tidak mendapatkan porsi
yang layak, tidak mendapatkan jaminan yang layak sebagai seorang kerja. Tetapi
justru yang mendapatkan jaminan itu adalah buruh asing dalam hal ini adalah
tenaga kerja dari Cina,” paparnya.
Ia menyebut bahwa hal itu adalah
problem sistemis. Negara tidak bisa fokus pada ketenagakerjaan, tetapi
mengabaikan ekonomi. “Jangan sampai ketenagakerjaannya ini diperhatikan tetapi
ekonominya masih dijajah oleh neomperialisme dan neoapitalisme yang digawangi
oleh Amerika Serikat dan antek-anteknya, termasuk Cina. Cina itu anteknya
Amerika Serikat untuk urusan ekonomi, jadi pemerintah harus tegas,” lugas
Nanang
Solusi Paripurna
Nanang menjelaskan, solusi paripurna
itu hanya dalam sistem Islam. “Sistem ketenagakerjaan dalam Islam untuk
menyediakan lapangan pekerjaan, negara harus melakukan industrialisasi di
segala bidang. Kalau dalam bahasa Orde Baru itu melakukan nasionalisasi semua Perusahaan,”
ujarnya.
“Contoh di Freeport itu harus
diambil alih dan dikelola oleh pemerintah sendiri, bukan cukup berbangga dengan
memegang saham sebanyak 51 persen dari PT Freeport, tetapi semuanya harus
diambil alih,” imbuhnya.
Dari hasil kekayaan alam itu akan
bisa digunakan kemakmuran rakyat, imbuhnya, industrialisasi itu merupakan penopang
ekonomi negara. “Mulai dari industri sabun mandi, pasta gigi, minyak rambut, pesawat
terbang, elektronik, seperti smartphone. Itu semuanya harus dibikin di
dalam negeri,” tegasnya.
“Nah, dengan demikian akan
menyerap banyak tenaga kerja dan tentu saja karena itu adalah perusahaan milik
negara, maka negara bertanggung jawab 100 persen untuk kelanjutan pekerjaan mereka. Di sinilah terjadi jaminan kelangsungan
seorang buruh untuk mendapatkan pekerjaan,” pungkasnya.[] Sri Nova Sagita
