TintaSiyasi.id-- Cendekiawan muslim Ustaz Muhammad Ismail Yusanto mengatakan kasus pagar laut di perairan Tangerang menunjukkan bahwa sistem pemerintah Indonesia bukan lagi demokrasi melainkan korporatokrasi, dimana kewenangan negara telah didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar.
"Di situlah (pagar laut) kita mulai bisa melihat wajah atau watak asli dari korporatokrasi, jadi bukan demokrasi tapi korporatokrasi. Jadi yang berdaulat bukan rakyat tapi pemilik modal," ujarnya dalam kanal YouTube UIY official: Pagar Laut, Bukti Oligarki Mencengkeram Negeri, Ahad (2-2-2025).
Adapun, ia menjelaskan apabila laut yang telah dipagari kemudian diuruk dan diolah sedemikan rupa maka nilai per meter bisa mencapai puluhan juta. "Jelas ini soal bisnis. Nah ini saya kira persoalan ini tampak sangat nyata dihadapan kita bahwa negara itu sudah menjadi pelayan dari oligarki," keluhnya.
Sehingga, ia menilai ada dua teori yang beredar terkait pemagaran laut tersebut, yang pertama bahwa dulu wilayah pesisir laut itu adalah daratan kemudian digenangi. Kedua ada juga yang mengatakan pemagaran perlu dilakukan supaya nanti ketika surut menjadi daratan.
"Betulkah tahun 2014 disitu adalah daratan? Sertifikat baru muncul kemarin-kemarin, belum lama paling lama selepas 2014," ucapnya meragukan.
"Intensinya sangat jelas, intensinya adalah bahwa negara rezim dalam hal ini telah menjadi pelayan dari pemilik modal atau pemilik modal telah menggunakan instrumen negara bagi kepentingan mereka," tambahnya.
Alhasil, ia menilai ada keanehan diawal permasalahan pagar laut, dimana pagar laut yang memiliki panjang mencapai 32 km ini bisa banyak yang tidak tahu. Seharusnya diketahui nelayan, kepala desa, camat, bupati atau gubernur.
"Bisa jadi pura-pura tidak tahu, atau kemungkinan tahu tapi membiarkan. Kenapa membiarkan? Karena sudah mendukung," ucapnya.
Terlebih lagi, ia menyayangkan kasus yang berjalan lebih dari satu bulan ini tetapi belum ada satupun pihak yang disalahkan. "Kalau benar kenapa dicabut, kalau salah kenapa sampai ini hari tidak ada yang dipersalahkan. Tidak mungkin pagar ada dengan sendirinya," imbuhnya.
"Pakai alat berat angkatan laut aja perlu effort yang luar biasa, cukup dalam ditanam artinya itu pakai alat yang tidak sederhana dan biayanya tidak murah, publik sudah bisa meraba, ini tidak bisa dilepaskan dari penerbitan sertifikat itu," pungkasnya. [] Taufan
