TintaSiyasi.id -- Baru-baru ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, program cek kesehatan gratis akan mulai diluncurkan pada pekan kedua Februari 2025. Sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut. Adapun anggaran program tersebut sebanyak Rp 4,7 triliun yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, sebanyak 10.000 puskesmas dan 20.000 klinik swasta akan dilibatkan dalam program tersebut. (Beritasatu.com, 28/1/2025)
Kebijakan ini tentunya merupakan angin segar bagi masyarakat. Semua pastinya berharap bahwa kebijakan ini bukan hanya sebatas kebijakan yang seolah pro rakyat di tengah berbagai kebijakan lain yang membawa kezaliman bagi masyarakat, seperti kelangkaan gas, harga bahan pokok yang tidak kunjung turun dan susahnya mendapatkan layanan publik yang menjadi hak rakyat. tentunya kita semua berharap ini adalah kebijakan serius, yang akan memudahkan Masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dengan mudah dan gratis.
Melihat realita pelayanan kesehatan di Indonesia hari ini yang carut marut dan jauh dari kata sejahtera. Di antaranya adalah kurangnya faskes, terlebih di daerah terpencil juga kurangnya tenaga kesehatan dan sarana prasarana. Belum lagi terkait infrastruktur untuk mencapai fasilitas kesehatan yang saat ini kita rasakan masih jauh jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Padahal seharusnya kita sangat mampu untuk menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang baik sebab negeri kita memiliki pengahasilan dari sumber daya alam yang melimpah. Namun, semua itu belum kita rasakan.
Memang benar, pelaksanaan dilakukan secara bertahap. Namun melihat tingginya angka korupsi dan keberpihakan pembangunan untuk kalangan tertentu, rawan berbagai persoalan yang akan menghambat terwujudnya program ini. Terlebih sistem hari ini menggunakan sistem kapitalisme yang jelas membuat peran negara hanya sebagai fasilitator dan regulator. Dan dengan sumber pemasukan dari utang dan pajak, ada banyak risiko gagalnya program untuk rakyat ini. Kalaupun tetap berjalan, rakyat mendapat tambahan beban.
Inilah yang selama ini kita rasakan hidup dalam pengaturan sistem kapitalisme. Berbagai kebijakan yang telah dirancang dengan baik tidak dapat berjalan dengan baik karena sistem kapitalisme telah menciptakan kerusakan ditengah masyarakat. Begitu banyak kasus korupsi yang melibatkan para pejabat negara yang pada akhirnya membuat program yang telah dirancang tidak berjalan atau minim. Dalam sistem kapitalisme sekularisme ini, berbagai program yang ada seolah-olah hanya menjadi peluang untuk korupsi. Sebab, kapitalisme adalah sistem yang rusak dan meruskan tatanan kehidupan masyarakat.
Maka, jika kita menginginkan layanan kesehatan gratis dan layanan publik lainnya. Tentu bukan dengan sistem kapitalisme. Kita harus mencari sistem kehidupan lain yang akan memberikan kesejahteraan dalam kehidupan kita dan tidak hidup dalam kezaliman dan kesengsaraan. Tidak lain adalah sistem Islam Kaffah dalam naungan Khilafah.
Dalam Islam, kesehatan adalah layanan publik dan hak warga negara. Islam menetapkan negara harus menyediakan secara gratis dan berkualitas untuk semua warga negara baik kaya maupun miskin, muslim maupun nonmuslim. Ini adalah wujud peran negara Khilafah sebagai raa’in dan junnah. Adapun pembiayaan kesehatan berasal dari baitulmal bagian kepemilikan umum yaitu dari hasil dari berbagai jenis barang tambang yang Allah berikan dinegeri yang kita cintai ini. Negara Khilafah juga memiliki sumber pemasukan yang sangat besar sehingga akan mampu memenuhi kebutuhan biaya pemeliharaan kesehatan rakyat secara gratis.
Selain itu, negara Khilafah juga sangat memperhatikan upaya promotif preventif sehingga upaya optimal ini akan mampu menekan angka kesakitan. Negara akan melakukan pengawasan ketat terhadap produksi makanan dan minuman yang didistribusikan dan dikunsumsi ditengah masyarakat. Makanan dan minuman yang beredar adalah yang halal dan baik bagi kesehatan sehingga tidak menyebabkan angka kesakitan semakin tinggi.
Konsep layanan mudah, cepat dan profesional akan menjadi pedoman negara dalam memberikan layanan kesehatan pada rakyat, sehingga rakyat mendapat layanan terbaik. Sebab, negara adalah pelayan rakyat sehingga harus menunaikan kewajiban negara dengan penuh tanggungjawab. Selain itu, penguasa tentu akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Oleh karena itu, kesejahteraan hanya bis akita rasakan dalam penerapan Islam Kaffah.
Wallaua’lam Bisshawab
Oleh: Pipit Ayu
Aktivis Muslimah
