TintaSiyasi.id -- Aktivis Muslimah Ustazah Iffah Ainur Rochmah membeberkan bahwa makin banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan hanya karena persoalan impor tetapi juga karen tidak adanya keberpihakan korporasi kepada kaum pekerja.
"Kalau kita bicara tentang PHK-PHK yang diprotes oleh kalangan pekerja bahwa di situ bukan hanya kaitannya dengan keran impor yang dibuka, tetapi juga karena tidak adanya keberpihakan dari korporasi terhadap kaum pekerja," ujarnya di kanal YouTube Supremacy: PHK Massal, Dampak Penerapan Ekonomi Kapitalisme| World View, Sabtu (11/1/2025)
Ia juga menyebutkan, tidak ada juga tanggung jawab korporasi terhadap kaum pekerja. Oleh karena itu, ia berkesimpulan bahwa bagi korporasi tersebut pertimbangan-pertimbangan pertama dan satu-satunya adalah mendapatkan keuntungan.
"Dalam pandangan Islam, tentu saja kalau kita bicara tentang hubungan dua pihak memang tidak bisa dipungkiri dalam hubungan bisnis tentu kedua belah pihak harus mendapatkan keuntungan. Tetapi tidak hanya keuntungan yang berbicara dalam interaksi antar kedua pihak, yaitu antara pekerja dengan pengusaha, antara pemberi kerja dengan pihak yang menjadi karyawannya. Ada hubungan kemanusiaan, ada hubungan apa yang dibangun sebagai sahabat di dalam bisnis yang itu juga mempengaruhi," jelasnya.
Sehingga lanjutnya, pada situasi-situasi kondisi ekonomi yang sedang memburuk, seperti karena ada krisis, ada paceklik, karena ada kondisi-kondisi di luar perencanaan ataukah karena ada kesalahan-kesalahan teknis dalam bisnis. Maka hal tersebut tidak serta-merta akan membuat pemberi kerja atau perusahaan mem-PHK karyawannya. Meski pada kondisi tersebut boleh jadi bukan keuntungan yang akan didapatkan secara optimal pada saat tetap mempekerjakan karyawan tersebut.
"Tentu masih bisa dihitung-hitung ya supaya tidak terjadi kerugian pada pihak pemberi kerja. Namun di sini kita bisa menyaksikan di dalam sistem kapitalis hubungan antara pengusaha dengan pekerja itu bahkan seperti berusaha ya, saling mengeksploitasi. Dengan sangat mudah seorang pemberi kerja atau sebuah korporasi akan mem-PHK karyawan-karyawannya tanpa mempertimbangkan dulu hal-hal yang mungkin dilakukan demi tetap menjaga hubungan baik, hubungan kerjasama itu" ungkapnya.
Karena lanjutnya, kalau sudah bicara tentang margin atau presentase keuntungan, mereka hanya bicara bahwa ketika keuntungan tidak bisa didapatkan dalam margin tertentu, maka opsi bahkan satu-satunya pilihan adalah dengan mem-PHK supaya tidak terjadi satu keuntungan yang diturunkan.
"Nah, ini jelas hal yang tidak disadari akan berdampak sangat luas ya. Begitu PHK dilakukan akan ada penurunan daya beli di tengah-tengah masyarakat. Ketika PHK massal terjadi pada banyak korporasi, maka penurunan daya beli masyarakat itu terjadi secara komunal dalam hitungan angka yang cukup besar. Ini tentu akan menghasilkan sebuah siklus problem-problem ekonomi bahkan hingga berujung kepada adanya krisis ekonomi," yakinnya.
Ia memaparkan, ketika daya beli menurun pada sejumlah besar masyarakat, produksi yang sudah ada tidak bisa diserap oleh pasar. Ketika daya beli menurun dan tidak mampu dipenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dengan barang yang ada, yang diproduksi, maka dimungkinkan akan ada chaos. Akan ada satu kondisi keguncangan di kehidupan sosial dan kehidupan sosial politik masyarakat.
"Kenapa? Karena ketika menyangkut kebutuhan perut, maka manusia akan mencari jalan untuk tetap memenuhi kebutuhannya. Ketika tidak ada dana atau uang, maka yang terjadi, boleh jadi adalah kriminalitas-kriminalitas. Ini menggambarkan ya, bahwa sistem ekonomi kapitalistik ini bukan memberikan kebaikan, tetapi malah memunculkan problem-problem baru di tengah-tengah masyarakat," pungkasnya.[] Nabila Zidane