Tintasiyasi.id.com -- Konflik Rempang kembali memanas setelah puluhan petugas PT Makmur Elok Graha (MEG) menyerang posko warga penolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City pada Rabu dini hari, 18 Desember 2024. Penyerangan itu terjadi di Posko Sungai Buluh, Posko Sembulang Hulu serta Posko Ansor dan menyebabkan delapan warga luka-luka.
Menanggapi hal ini, Direktur Pusat Analisis Kebijakan Strategis (PAKTA) Dr. Erwin Permana mengingatkan agar negara bertindak tegas melindungi rakyatnya.
"Berkaitan kasus dugaan kekerasan terhadap masyarakat Pulau Rempang ini, negara tidak boleh diam. Negara harus memberikan perlindungan terhadap warganya. Jika yang melakukan kekerasan itu terindikasi sebagai pegawai PT Makmur Elok Graha (MEG), negara harus bertindak atas PT ini," tuturnya kepada Media Umat, Ahad (29/12/2024).
Menurutnya, negara harus menjaga setiap tumpah darah masyarakatnya bukan malah berpihak pada PT ini. "Setiap kekerasan itu tidak dibenarkan ada di manapun, termasuk di Indonesia," tegasnya.
Erwin melihat, kasus terkait PSN tak kunjung selesai karena penerapan kapitalisme yakni para kapitalis, kaum oligarki itu senantiasa berupaya untuk mengkapitalisasi asetnya dengan berbagai macam proyek, dengan berbagai macam fasilitas regulasi yang diberikan oleh negara.
"Mereka menikmati itu, menikmati fasilitas regulasi, lisensi oleh negara, termasuk PSN ini. Tidak peduli apakah di sana sudah didiami oleh masyarakat, selama ratusan tahun bahkan di Pulau Rempang itu. Tapi justru masyarakat yang sudah mendiami tempat itu sekarang terancam akan digusur," ujarnya.
"Inilah kapitalisme. Kapitalisme itu sangat jahat terhadap masyarakat," tandas Erwin.
Agar PSN tidak merugikan rakyat kecil, Erwin meminta negara untuk melakukan kajian kelayakan bisnis terlebih dahulu. "Apakah di kawasan tersebut layak atau tidak diadakan proyek untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kriteria layak itu di antaranya harus diperhatikan aspek sosial, dampak terhadap masyarakatnya, dampak ekonominya, dampak pendapatan secara finansialnya," terangnya.
Kemudian, lanjutnya, dampak lingkungan juga harus diperhatikan. Apakah kira-kira akan menimbulkan dampak buruk atau tidak terhadap lingkungan, terhadap ekosistem laut, ekosistem pantai dan cagar budayanya.
Selain aspek sosial, aspek lingkungan, ia juga mengingatkan tentang aspek tata kelola. "Apakah secara tata kelola ini memungkinkan tidak untuk dibikin proyek strategis nasional. Di sana kan katanya mau dibangun proyek pembangunan kaca kuarsa.
Apakah layak di sana dibangun secara tata kelola? Bahan-bahan mentahnya mau didatangkan dari mana itu di tengah pulau? Terus kemudian nanti mau dijual ke mana? Rantai pasoknya gimana? Ini secara tata kelola juga bermasalah," katanya.
la menilai, PSN ini penuh dengan teka-teki karena tidak ada komunikasi yang transparan kepada publik sehingga publik itu bertanya-tanya berkaitan pulau ini mau dibawa ke mana?
"Inilah pentingnya komunikasi terbuka di tengah-tengah masyarakat. Komunikasi publik itu harus baik. Kita enggak kurang kok sarana komunikasi. Di tengah arus komunikasi yang sedemikian besar kok ada yang disembunyikan? Ini kan aneh? Tidak perlu ada yang disembunyikan ketika kita ingin menyelenggarakan negara yang baik," ungkapnya.
Menurutnya, semua aspek itu harus diperhatikan. Aspek kelayakan bisnisnya, aspek dampak terhadap lingkungannya, dampak terhadap ekonomi masyarakatnya, dampak terhadap sosialnya, cagar budaya, termasuk aspek tata kelola.
"Saya kira demikian untuk proyek yang layak. Kalau tidak, kalau semua bermasalah, hentikan saja proyeknya! Ngapain bangun proyek yang justru merusak. Merusak sosial, merusak lingkungan, merusak cagar budaya, tata kelola juga bermasalah, siapa yang diuntungkan? Enggak ada kan?" pungkasnya.
Kepada para penguasa agar dalam mengurus rakyat mengikuti resep yang sudah digariskan oleh Allah SWT, sehingga akan memperoleh bukan hanya kesejahteraan tetapi ridho-Nya
"Kita wajib bersungguh-sungguh mewujudkan sistem yang sudah digariskan oleh Allah SWT, yaitu sistem khilafah".[]
Oleh: Rahma
(Praktisi Pendidikan)
