Tintasiyasi.id.com -- Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi setiap manusia. Jika kebutuhan pokok ini tidak terpenuhi dalam beberapa hari, maka akan mengantarkannya pada kematian.
BAPANAS (Badan Pangan Nasional) menyatakan bahwa, neraca beras terus mengalami defisit sehingga menyebabkan pasokan beras menjadi langka.
Lemahnya kondisi pangan berdampak pada turunnya produksi pangan layaknya efek domino, secara tidak langsung jatah makan masyarakat akan berkurang, sehingga tingkat gizi yang dikonsumsi masyarakat ikut berkurang.
Tentu ini akan menimbulkan masalah baru seperti stunting dan gizi buruk. Akhirnya, isu stunting selalu mencuat dan menghiasi media masa. Berangkat dari isu stunting ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengusung program makan siang gratis dan susu ikan gratis. Namun kebijakan ini mendapatkan respon beragam dari masyarakat ada yang pro dan ada yang kontra.
Program MBG (Makan Bergizi Gratis) rencananya akan mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2025 mendatang. Pemerintah menargetkan penerima MBG yang terdiri dari santri, anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita, berjumlah sebanyak 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota. Dalam program ini, makanan yang disediakan mengikuti standar kecukupan gizi yang ditetapkan, termasuk protein, vitamin, mineral, dan energi.
Sebelumnya pemerintahan Jokowi sudah memasukkan program makan bergizi gratis (MBG) dalam Rancangan APBN 2025. Alokasi anggaran untuk program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto itu disepakati Rp 71 triliun dan dilakukan secara bertahap.
Namun, rincian skema program mulai dari total anggaran hingga kementerian pelaksananya belum matang. Anggaran tersebut lebih kecil dari perkiraan tim Prabowo-Gibran yang kala itu membutuhkan sekitar Rp 100 - 120 triliun per tahun.
Pada akhirnya harus ada penurunan anggaran yang semula ditaksir Rp 15 rb per anak, menjadi Rp. 10 rb per anak per hari. Hal ini di putuskan oleh Presiden Prabowo Subianto setelah rapat terbatas di istana. Awalnya pemerintah menaksir porsi per anak Rp 15 rb. Namun, setelah melihat alokasi anggaran dilakukan penyesuaian anggaran (CNN Indonesia
Jumat, 29 Nov 2024 17:49 WIB).
Jika di telusuri lebih lanjut, program makan gratis ini tidak menyentuh akar persoalan sama sekali. Pasalnya tumbuh kembang anak ditentukan dari 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), ini merupakan periode emas atau window of opportunity bagi anak agar dapat berkembang secara optimal.
1000 HPK dimulai sejak 270 hari kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pada masa ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat dan signifikan. Lantas apakah makan bergizi gratis yang hanya diberikan satu kali sehari dengan anggaran minim dapat menyelesaikan persoalan stunting dan gizi buruk?
Program secara tidak langsung hanya akan menguntungkan dan memberi peluang usaha kepada para oligarki dan korporasi. Seharusnya kita menyadari bahwa setiap kebijakan dalam sistem kapitalis hanya mementingkan asas manfaat semata. Maka dari itu ada beberapa hal yang harus kita kritisi, yakni :
Pertama, sejak awal program ini dibuat sudah memperlihatkan inkonsistensi pasangan Prabowo-Gibran, mulai dari pergantian nama hingga polemik susu sapi yang diganti dengan susu ikan.
Kedua, susu ikan merupakan susu berbeda dengan susu sapi murni. Karena, susu ikan merupakan analog hasil dari HPI (Hidrolisat Protein Ikan) yang diolah dan disajikan menyerupai susu.
Epi Taufik selaku Kepala Divisi Produksi Ternak Perah, Departemen Ilmu Produksi dan Teknologi, Fakultas Peternakan IPB University, mengatakan proses hidrolisis enzim protein ikan membutuhkan biaya mahal, proses panjang, dan pemanasan bersuhu tinggi untuk menghasilkan bubuk HPI. Proses ini berpotensi mengurangi kadar vitamin dan nutrisi pada ikan. Akan lebih baik jika mengonsumsi ikan utuh atau ikan olahan secara langsung.
Ketiga, pemerintah abai terhadap tanggung jawabnya memenuhi gizi generasi. Kebijakan mengganti susu sapi dengan susu ikan secara tidak langsung justru memberi kesempatan bagi korporasi untuk meraup keuntungan.
Keempat, pemerintah mengeklaim program makan bergizi gratis, termasuk diantaranya susu ikan, akan membantu petani skala kecil dan produsen lokal, sehingga akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.
Padahal, dengan modal yang lebih memadai dan peralatan yang lebih canggih, produksi pangan yang dikelola oleh korporasi cenderung menghasilkan produk yang berkualitas baik dan lebih murah harganya.
Untuk alasan efisiensi, tentu negara akan mempertimbangkan untuk memilih produk dengan kualitas baik dan harga terjangkau. Pada akhirnya yang terkena dampak buruk adalah petani dan produsen lokal.
Kelima, program makan bergizi gratis akan sulit mewujudkan generasi berkualitas. Karena, masalah stunting dan gizi buruk hanyalah persoalan cabang akibat tidak terpenuhinya kebutuhan dasar dan kebutuhan dasar tidak terpenuhi karena pendapatan rakyat lebih rendah dibandingkan pengeluaran. Disaat pendapatan kecil, pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar justru terus meningkat.
Jika ditinjau dari sisi gizi, sebenarnya akar permasalahannya bukan pada program makan bergizi gratis, melainkan kemiskinan sistemik yang menyebabkan rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan anak mulai dari 1000 Hari Pertama Kehidupan, sehingga menghalangi terbentuknya generasi sehat dan kuat.
Seharusnya yang menjadi fokus utama adalah menetapkan kebijakan untuk menghilangkan atau meminimalkan kemiskinan. Namun, faktanya sistem demokrasi kapitalisme meniscayakan kemiskinan terjadi karena negara lalai menjalankan fungsinya sebagai pengurus rakyat (ra‘in), negara hanya bertindak sebagai regulator dan fasilitator, bukan pelayan rakyat.
Dampaknya tingkat kemiskinan semakin menjulang, pendapatan masyarakat rendah, lapangan kerja sempit, dan tingginya kenaikan harga pangan bergizi bagi keluarga. Walhasil, kondisi ekonomi yang serba sulit mendorong peningkatan stunting dan gizi buruk.
Standar hidup dalam Islam sangat menjamin dan memenuhi kebutuhan dasar setiap individu rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Setiap orang berhak mendapatkan makanan bergizi, bukan hanya orang miskin.
Pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah, layanan makan bergizi gratis sudah diterapkan dalam bentuk pendirian imaret (dapur umum) berbasis wakaf. Setiap dapur umum menyiapkan makanan yang didistribusikan secara gratis kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan.
Anggaran negara dialokasikan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Negara melalui baitulmal memperoleh kas dari bagian-bagian yang sesuai dengan jenis hartanya. Ada bagian fai dan kharaj (meliputi : ganimah, kharaj, anfal, fai, status tanah, khumus, jizyah, dan dlaribah/pajak).
Bagian kepemilikan umum (meliputi : tambang minyak, gas bumi, sungai, listrik, pertambangan, laut, hutan,bperairan, mata air, serta aset-aset yang diproteksi negara untuk keperluan khusus, semisal sarana publik seperti sekolah, jembatan, rumah sakit, dll).
Bagian zakat yang disusun berdasarkan jenis harta zakat (meliputi : zakat pertanian dan buah-buahan, zakat uang dan perdagangan, serta zakat hewan ternak seperti unta, sapi, dan kambing).
Dengan mekanisme ini, negara tidak akan kebingungan dalam menyusun program dan kebijakan untuk kepentingan rakyat dan akan melakukan fungsinya sebagai ra’in dengan sangat baik. Hanya dengan sistem islam masyarakat dapat hidup sejahtera dalam segala aspek.
Sebaliknya, sangat sulit bahkan mustahil mewujudkan kesejahteraaan dalam sistem sekuler kapital seperti saat ini. Oleh sebab itu, upaya penerapan dan penegakan syariah islam islam secara menyeluruh harus segera diupayakan dan diwujudkan.
Oleh: Marissa Oktavioni, S. Tr. Bns
(Aktivis Muslimah)
