TintaSiyasi.id -- Menyoroti polemik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 menyebabkan terjadinya konflik sosial, Pengamat Politik Dr. Riyan, M.Ag menilai, solusi jangka pendek yang harus ditempuh adalah hentikan dulu proyeknya dan evaluasi secara komprehensif.
"Penting sekarang ini dalam jangka pendek, harus dihentikan dulu proyek PSN-nya dan dilakukan evaluasi secara komprehensif," ungkapnya dalam program Kabar Petang: Panas!!! Pengamat Bongkar Fakta Gelap di Balik PSN PIK 2? di YouTube Khilafah News, Sabtu (7/11/2024).
Menurutnya, PSN PIK 2 ini terindikasi kuat sebagai proyek "tukar guling" dengan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang keuntungannya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan PIK 2 yang mendapatkan konsesi luar biasa. Ia menilai, dalam membuat program seharusnya pemerintah lebih menilik urgensitasnya dan dampaknya akan menguntungkan masyarakat atau tidak. Pemerintah harusnya berkaca pada program PIK I yang juga nyatanya merugikan masyarakat.
"Ada banyak hal yang harus dikoreksi. Karena ada semacam istilah yang akan mengantarkan pada kata-kata 'Negara dalam negara', artinya dalam konteks komprehensif, baik dari aspek ekonomi, sosial, pertahanan, baik dalam konteks clean goverment-nya, kemudian harus dievaluasi," ungkapnya.
Karena itu ia mengungkapkan, harus ada yang berani menghentikannya. "Saya ingin mendorong bahwa harus ada keberanian, berani untuk menghentikan berbagai hal yang tidak adil dalam bentuk PSN dan berpihaklah kepada masyarakat," tuturnya.
Kembali pada Islam
Ia menilai, kunci solusi persoalan ini adalah kembali kepada Islam. Sebab, dengan menerapkan aturan Islam dalam sebuah negara, tuturnya, akan tercipta keadilan serta melahirkan pemimpin yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Gambaran keadilan sistem Islam itu ia menceritakan kisah di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khathab, pernah ada kejadian wali (gubernur) yang akan menggusur rumah seorang Yahudi untuk pembangunan Masjid, namun orang Yahudi itu menolak dan mengadu kepada Umar, akhirnya Umar membatalkan pembangunan itu.
Karennya, Dr. Ryan mengingatkan agar pemimpin saat ini jangan hanya fokus pada pembangunan yang sifatnya materi tetapi malah abai dengan hak-hak rakyat, terlebih lagi sumber- sumber dana pembangunan adalah dari investasi swasta yang sudah jelas berlandaskan sekuler-kapitalistik yang keuntungannya untuk para kapital bukan untuk rakyat.
"Setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi, dalam konteks yang sifatnya normatif, saya ingin mengatakan, saatnya presiden untuk membatalkan proyek ini. Mulai dari mengevaluasinya, melakukan tinjauan kritis, dan juga memastikan ini adalah memiliki keberpihakan kepada masyarakat atau tidak Kalau tidak, ya tidak perlu untuk dilanjutkan," pungkasnya.[] Tenira
