TintaSiyasi.id -- Momen hijrahnya Nabi SAW dan para sahabat dari Makkah ke Madinah disusul dengan berdirinya daulah Islam di Madinah dan berdirinya negara Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW, tentunya hal ini tidak lepas dari peranannya. kaum Muslimin pada masa itu yang senantiasa berjuang dengan setia bersama Rasulullah SAW.
Nabi SAW tidak diperintahkan Allah untuk berperang sendirian, namun bersama kaum muslimin beliau telah membangun dengan akidah dan tsaqafa Islam selama fase dakwah di Makkah.
Dalam metode memperjuangkan penerapan sistem Islam dalam kerangka negara, Nabi SAW mengikat umat Islam yang dibangunnya dalam suatu hizbiyyah yang sangat terorganisir.
Kutlah ini bisa mempersatukan kaum Muslim karena pembinaan Rasulullah SAW pada semua lini, yaitu di tataran fikrah Islam (pemikiran) dan thariqah (metode). Kaum Muslim dalam kutlah hizbiyyah ini terikat sangat kuat oleh akidah Islam. Bahkan akidah Islam juga memancar pada falsafah, konsep-konsep dasar dan sumber bagi tsaqafah kutlah.
Kutlah hizbiyyah saat ini dikenal sebagai partai. Ini karena aktivitas dan sendi-sendi partai sebagian ada yang menyerupai kutlah hizbiyyah, walaupun tidak secara kese- luruhan. Satu hal yang pastinya berbeda antara kutlah hiz- oleh biyyah dengan partai adalah fikrah dan thariqahnya yang berdasarkan Islam. Di sisi lain, partai saat ini bernaung di bawah institusi negara demokrasi, bukan dalam negara Islam seperti pada masa Rasulullah SAW dan para khalifah sesudah beliau.
Melalui aktivitas bersama dalam partai, Rasulullah SAW dan kaum Muslim saat itu menerapkan thariqah melalui langkah-langkah dakwah. Langkah-langkah tersebut berupa pembinaan akidah yang berkesinambungan dan terjun untuk membangkitkan taraf berpikir masyarakat.
Pembinaan akidah yang berkesinambungan artinya pembinaan yang rutin dan terus menerus dengan disertai pengontrolan yang ketat terhadap prospek kebangkitan pemikiran setiap individu dalam partai (kader partai).
Artinya, Islam yang dipelajari dalam pembinaan harus diamalkan oleh setiap kader partai dan dikontrol ke-tsiqah- an (keteguhan) pelaksanaannya oleh pemimpin partai. ny Partai seperti ini disebut partai mabda'ï (ideologis), karena partai ini menerapkan fikrah dan thariqah Islam, kadernya dibina dengan pemikiran Islam dan mempunyai tujuan untuk menerapkan Islam di semua aspek kehidupan, di seluruh dunia.
Penting untuk diperhatikan adalah keteguhan iman dan pengamalan syariat Islam kader-kader partai ini sangat menentukan ketangguhannya mencerdaskan dan mem- bangkitkan pemikiran masyarakat terhadap mana yang benar dan mana yang salah pada semua lini kehidupan.
Sebab kondisi kehidupan saat ini yang carut-marut oleh penerapan sistem kapitalisme dan komunisme telah merusak pemikiran dan tata nilai manusia di seluruh belah- an dunia hingga demikian parahnya.
Masyarakat ibarat tanah. Jika diolah dengan baik,maka menjadi subur dan memberikan hasil yang melimpah. Namun, jika tidak diurus atau misalnya disirami dengan limbah beracun, maka akan hilang kesuburannya dan menjadi lahan yang tidak berguna sama sekali.
Di sinilah pentingnya peran partai ideologis bagi masyarakat. Jika partai ideologis tidak ada, maka masyarakat di negara yang pemerintahnya zalim akan kehilangan leader yang menjadi tumpuan mereka mengubah kondisi.
Saat ini partai politik dijadikan kendaraan bagi kandidat pemimpin atau para pejabat dari pusat hingga daerah. Bahkan di negeri ini, mustahil kandidat pemimpin bisa naik ke tampuk pimpinan kalau tidak punya kendaraan ini.
Padahal peran dan fungsi partai politik sesungguhnya bukan untuk itu! Tugas luhur partai politik adalah untuk membimbing masyarakat dan pemimpin agar senanti- asa berada pada pemikiran dan aktivitas yang sesuai aturan yang benar (Islam).
Selain itu partai politik wajib memberi nasihat dan masukan manakala masyarakat atau pemimpin melakukan kesalahan dan mempelopori penerapan sistem Islam dalam negara.
Jika tidak demikian, maka lihatlah yang terjadi saat ini. Partai politik-partai politik di negeri ini justru berkolaborasi dengan pemerintah yang telah nyata kezalimannya. Semua dilakukan atas dasar kepentingan berebut jabatan.
Kalaupun terpaksa bergabung, bergabungnya karena elite partai mereka tersandera berbagai kasus yang datanya sudah ada di tangan pemerintah dan kawan/lawan politiknya. Betapa rusaknya penerapan sistem demokrasi!.[]
Oleh: Rahma
Praktisi Pendidikan
