TintaSiyasi.id -- Pertemuan G20 di Brazil baru saja usai. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi ajang komitmen para pemimpin dunia untuk melawan kelaparan dan kemiskinan. Sekaligus membahas sejumlah agenda bersama dalam menghadapi dan mengantisipasi perkembangan sosial ekonomi global ke depan, khususnya seputar penanggulangan masalah kemiskinan, kelaparan, hingga strategi transisi energi ramah lingkungan di dunia. Prabowo juga menjelaskan bahwa pemerintahannya menempatkan penanggulangan kelaparan dan kemiskinan sebagai prioritas nasional. Bahkan, akan mengalokasikan anggaran besar untuk pendidikan. (rmol.id, 20/11/2024)
Sebagaimana kita ketahui bahwa masalah kemiskinan dinegeri ini masih menjadi permasalahan besar. Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar, mengungkapkan, sektor pertanian menjadi penyumbang kemiskinan terbesar di Indonesia.
Menurut data yang dirilis BPS, persentase penduduk miskin ekstrem yang bekerja di sektor pertanian ada sebanyak 47,94 persen dari total penduduk miskin. Dari total persentase tersebut, 24,49 persen di antaranya merupakan pekerja keluarga atau tidak dibayar dan 22,53 persen lainnya bertani dengan dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar. (tirto.id, 22/11/2024)
Data di atas masih kita dapatkan tingkat kemiskinan dari sektor pertanian, belum lagi dari berbagai sektor lainnya. Hal ini tentunya menunjukkan pada kita bahwa mengentaskan kemiskinan masih menjadi PR besar bagi pemerintahan baru negeri ini yang terus menjadi warisan pemerintahan yang telah lalu. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan namun belum memperoleh hasil yang baik. Bahkan kemiskinan masih terus dirasakan masyarakat hingga saat ini siapa pun penguasanya dan apapun programnya.
Kemiskinan tidak akan dapat dientaskan selama masih berpegang pada sistem kapitalisme. Dalam sistem ini berlaku seperti hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang akan menang. Siapa saja yang memiliki kekuatan modal, dia lah yang akan berkuasa dan bisa menentukan kebijakan. Sementara negara hanya berperan sebagai regulator antara pemilik modal dengan masyarakat kecil. Walhasil, kondisi masyarakat kecil akan terus sulit dan terjepit.
Kemiskinan hari ini akibat penerapan sistem ekonomi kapitalis. Kekayaan sumber daya alam yang seharusnya dikelola oleh negara justru diserahkan, dikelola oleh pihak asing. Keuntungan hanya dirasakan oleh segelintir orang saja, sedangkan rakyat makin tambah miskin. Padahal sumber daya alam negeri ini sangat melimpah ruah. Jika dikelola dengan sebaik-baiknya oleh negara dan dikembalikan keuntungan nya untuk kemaslahatan umat maka akan bisa mensejahterakan umat.
Kapitalisme juga menyebabkan kapitalisasi sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Pupuk mahal hingga sulit terjangkau para petani, sehingga petani rugi. Pembangunan yang dilakukan terus menerus menyebabkan banjir hingga petani dirugikan. Terjadilah kemiskinan secara sistemis akibat kapitalisme. Masyarakat terus merasakan kesulitan, kemiskinan hingga saat ini bahkan semakin sulit. Berharap pada negara lain sebagaimana seruan Indonesia dalam G20 juga tidak mungkin bisa menyelesaikan problem kemiskinan negeri ini karena semua negara berpegang pada sistem yang sama yakni kapitalisme. Apalagi tidak ada makan siang gratis. Bantuan yang diberikan oleh negara-negara lain pasti memiliki imbalan pada akhirnya.
Maka, jika kita ingin menuntaskan problem kemiskinan dinegeri ini tidak akan mampu hanya dengan kapitalisme. Sebab, kapitalisme telah terbukti gagal. Kita butuk sistem lain yang mampu menuntaskan problem kemiskinan yaitu hanya dengan sistem ekonomi Islam.
Sistem ekonomi Islam meniscayakan negara memiliki sumber pemasukan yang banyak serta mampu menjamin kesejahteraan rakyat dan menjamin ketersediaan lapangan pekerjaan. Sumber pemasukan negara dalam Islam (khilafah) bersumber dari pos kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i, zakat dan pos lainnya. Semua ini didistribusikan untuk kemaslahatan masyarakat.
Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam telah jelas dinyatakan jenis-jenis kepemilikan yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Dalam Islam, Individu tidak dibenarkan memiliki kepemilikan umum sekalipun ia mampu. Sebab hukum syara telah jelas mengatur tentang itu.
Negara dalam Islam (khilafah) akan bertanggungjawab penuh mengelola sumber daya alam negeri ini dan mengembalikan manfaat nya hanya kepada masyarakat. Haram baginya menjual atau memberi kepada pihak swasta maupun asing. Selain itu, dalam Islam seorang pemimpin akan bertanggung jawab penuh terhadap orang yang dipimpinnya. Sebab, penguasa di dalam Islam adalah ra'in (pemelihara) dan junnah (pelindung). Apalagi, kemiskinan adalah masalah utama yang harus diselesaikan sebab berkaitan dengan kebutuhan asasiyah yaitu sandang, pangan dan papan. Semua ini tentunya akan dipenuhi secara makruf individu per individu.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Pipit Ayu
Aktivis Muslimah
