TintaSiyasi.id -- Tahun 2024 merupakan tahun politik dengan ditandainya pesta demokrasi melalui pemilu. Yang pertama adalah penyelenggaran pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 lalu, kemudian akan disusul pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024 mendatang. Fenomena ini tidak terlepas dari perhatian seluruh warga negara Indonesia, termasuk salah satunya Gen Z.
Menjelang pilkada, Gen Z kembali menjadi sorotan dan menjadi salah satu target yang diiming-imingi janji politik para calon kepala daerah. Pasalnya, jumlah pemilih terbanyak di pemilu tahun 2024 adalah Gen Z dan milenial. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan DPT Pemilu 2024 sebanyak 204.807.222 pemilih. Dari jumlah tersebut 66,8 juta pemilih berasal dari generasi milenial, dan 46,8 juta dari Gen Z (indonesiabaik.id). Inilah yang kemudian menjadikan generasi ini idealnya juga harus melek dan paham politik.
Upaya Penyadaran Politik untuk Gen Z
Salah satu upaya yang dilakukan KPU agar banyak Gen Z yang ikut berpartisiasi menjelang pilkada nanti adalah dengan menggiatkan sosialiasi di lingkungan sekolah, pesantren, dan kampus. Salah satunya adalah KPU Provinsi Jateng yang menggelar Goes to Campus di Auditorium Unsoed (RRI.co.id). KPU Kota Bogor juga gencar memberikan edukasi kepada pemilih pemula tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada melalui program Goes to School yang berada di wilayah Bogor. Hal serupa juga dilakukan Bawaslu di Kabupaten Bantul yang gencar mengadakan sosialisasi ke berbagai sekolah menengah atas dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keterlibatan siswa muda dalam proses demokrasi.
Selain program-program yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu tersebut, bakal calon kepala daerah juga aktif untuk menggaet Gen Z dalam kampanye politik mereka. Misalnya, cawagub Jakarta, Ridwan Kamil aktif berkampanye serta berkomunikasi dengan Gen Z melalui aplikasi TikTok, Alhasil, berdasarkan survei Litbang Kompas memperlihatkan bahwa pasangan Ridwan Kamil-Siswono berhasil meraih dukungan sebanyak 40,6 persen dari Gen Z (megapolitan.okezone.com, 7-11-2024). Cawagub Jatim, Emil Dardak juga mengadakan acara nongkrong bersama Gen Z Surabaya Raya. Nongkrong ini bertujuan untuk membahas komitmen Khofifah – Emil dalam melanjutkan program pro anak muda di Jawa Timur (detik.com, 8-11-2024).
Ironi Demokrasi untuk Gen Z
Banyaknya upaya yang dilakukan untuk menarik perhatian Gen Z dan mendorong partisipasi mereka dalam pesta demokrasi tidak sebanding dengan hasil yang mereka dapatkan. Pasalnya, Gen Z merasa kecewa dengan hasil sistem demokrasi yang berkenaan dengan masalah penyediaan lapangan pekerjaan. Mengutip hasil survei IDN Research Institute 2023 menunjukkan bahwa Gen Z tidak puas dengan demokrasi, sebanyak 59% sangat tidak puas dan 24.3% kurang puas. Hal ini berkenaan dengan 3 isu utama yang menjadi sorotan Gen Z, yaitu lapangan pekerjaan, pemberantasan korupsi, dan kesejahteraan.
Tidak hanya itu, fakta bahwa penegakkan demokrasi di Indonesia pun juga diwarnai oleh kepentingan para pemain bisnis yang menimbulkan sistem oligarki. Dtambah lagi dengan adanya kasus korupsi terstruktur, kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, serta pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan untuk melanggengkan kedudukannya juga menjadikan citra demokrasi semakin buruk di mata kalangan Gen Z. Lantas, jika demikian. Patutkan Gen Z tetap mempertahankan sistem ini?
Gen Z Harus Kenal Politik Islam
Kerusakan yang ada pada sistem demokrasi pada dasarnya karena kesalahan asas dari demokrasi itu sendiri, tidak hanya sekadar dari rezim yang menjalankan. Hal ini terbukti bahwa meskipun beberapa kali berganti rezim namun problematika yang dihadapi oleh rakyat juga tak kunjung usai, malah semakin bertambah pelik. Politik di dalam sistem demokrasi hanya dijadikan tameng oleh para pemilik kekuasaan untuk terus berkuasa demi kepentingan mereka sendiri. Tidak sesuai dengan jargon demokrasi yang terkenal yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat karena faktanya sangat jauh dari itu. Oleh karena itu, Gen Z seharusnya menyadari kebrobrokan sistem ini karena terbukti tidak mampu membawa kepada kesejahteraan umat.
Sebaliknya, Gen Z sebagai perwakilan generasi muda perlu untuk melek politik dan mengkaji sistem lain yang lebih baik, yaitu tidak lain sistem politik Islam. Dalam Islam, politik dipandang mulia karena berkaitan dengan pengurusan penguasa terhadap rakyatnya. Semua kebijakan akan disandarkan pada aturan yang paling baik dan mulia yaitu Al-Qur;an dan As-Sunnah. Kebutuhan umat akan terpenuhi dengan sebaik-baiknya lewat kebijakan syariat Islam yang diterapkan secara kaffah (sempurna) oleh penguasa. Lebih dari itu, sistem politik Islam juga akan menciptakan suasana keimanan yang dapat membangun benteng ketakwaan individu dalam menjalankan segala aktivitasnya, termasuk aktivitas berpolitik.
Oleh karena, itu, sudah saatnya Gen Z melek politik agar tidak tergiur dengan topeng manis demokrasi yang justru menjadi akar permasalahan umat saat ini. Sebaliknya, dengan melek politik dan menyadari perannya sebagai generasi muda yang membawa perubahan, maka beralih ke sistem politik Islam adalah solusi yang paling tepat, karena selain terjamin menyejahterakan, sistem Islam adalah sistem terbaik yang diturunkan langsung oleh pencipta manusia, Allah SWT. Wallahu a'lam bishshawab. []
Rizky Dewi Iswari, S.Pd., M.Si.
Aktivis Muslimah
