Tintasiyasi.id.com -- Sampai hari ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mencapai 575 personil. Seperti yang kita ketahui, mereka berasal dari berbagai partai politik yang akhirnya mendapat kursi dalam pemilihan umum.
Mereka mempunyai tugas penting dalam menyejahterakan rakyat.
Mereka memiliki hak untuk mengajukan, membahas, bahkan mengubah dan mengesahkan undang-undang negara.
Dilansir dari bbc.com bahwa tunjangan rumah dinas anggota DPR mencapai Rp50 juta per bulan per orang, tuai kritik 'Kok kesannya bernafsu mengejar harta?' dan juga 'Dianggap tidak ada urgenainya dan hanya menambah beban anggaran negara'.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Oarlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai para anggota dewan ini semestinya bertahan dengan rumah dinas yang telah disediakan demi menghemat anggaran negara, sebab tak lama lagi mereka harus pindak ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (05/10/2024).
Seperti yang telah kita ketahui bahwa DPR adalah wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Namun apa daya realita hari ini, DPR yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, malah melayani dirinya sendiri demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Rakyat hanya mendapat janji-janji palsu yang disebarkannya. Apalagi saat ini sudah tak ada oposisi, melainkan telah menjadi koalisi.
Perlu diketahui pula bahwa anggota DPR itu tidaklah dipilih berdasarkan kemampuan ataupun suara rakyat itu sendiri. Melainkan mereka dipilih atas dasar kekayaan pribadi atau jabatan dalam mekanisme politik transaksional.
Dari sini sudah jelas bahwa dari awal mekanisme pemilihan anggota DPR saja sudah salah kaprah. Tak heran jika mereka menyalah gunakan kekuasaan demi meraih keuntungan pribadi mereka.
Hal di atas sangatlah berbeda dengan mekanisme perwakilan suara rakyat dalam Sistem Islam. Dalam Sistem Islam ada yang namanya majelis ummah, yang menjadi wakil rakyat dari pilihan rakyat sendiri, tidak berdasarkan kekayaan pribadi ataupun koneksi pokitik.
Mereka yang terpilih menjadi bagian dari majelis ummah merupakan representasi umat. Mereka bertugas untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi, namun tak memiliki wewenang untuk membuat aturan, karena sesungguhnya aturan atas segala sesuatu itu telah turun dari Allah Subhaanahu wa ta'ala semata.
Anggota-anggota majelis ummah sendiri pun tidak akan melakukan seperti yang dilakukan anggota DPR saat ini. Mereka tak akan berani untuk memanfaatkan kekuasaan demi meraih keuntungan dunia semata.
Karena mereka takut akan balasan dari Allah di akhirat maupun di dunia, mereka juga paham akan ketemporalan dunia dan seisinya ini. Mereka tak akan mau menghina dirinya sendiri dengan mengikuti apa yang dikatakan hawa nafsu dalam diri mereka. Bahkan mereka sama sekali tak akan melirik setetes pun keuntungan lebih dari kekuasaannya itu.
Dari sini, jelaslah perbedaan kualitas dari dua sistem tersebut. Jadi mau pilih yang mana? Sistem Islam pastinya. Maka, marilah kita terus berdakwah dan menyebarkan opini-opini ini, agar dapat menjadi opini umum dan akhirnya Sistem Islam dapat tegak dengan sempurna.[]
Oleh: Nabila Andifa
(Aktivis Ideologis)
