TintaSiyasi.id -- Kalimantan Selatan kaya dengan sumber daya alam dan energi (SDAE). Namun, rumah tak layak huni masih banyak ditemui. Rumah yang layak huni seolah barang mewah yang begitu sulit didapatkan, padahal rumah adalah kebutuhan pokok sebuah keluarga.
Beberapa program juga terus dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ini salah satunya dengan program rehab rumah.
Di Kalsel sendiri untuk mengurangi angka tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kalsel akan membangun 1.030 unit rumah layak huni (RLH) pada tahun 2025.
Kepala Disperkim Kalsel, Mursyidah Aminy, mengungkapkan bahwa sejak program penanganan RTLH dimulai pada 2015, sekitar 76.000 unit RTLH telah didata, dan hingga kini masih tersisa 31.000 unit yang perlu diperbaiki menjadi RLH. (radarbanjarmasin.jawapos.com)
Penyebab Rumah Tak Layak Huni
Biasanya yang disebutkan ada dua faktor mengapa masih banyak rumah yang tak layak huni masih ditempati.
Pertama adalah faktor kemiskinan atau keterbatasan ekonomi khususnya di kalangan pendapatan rendah sehingga tidak mampu membangun rumah yang layak karena pendapatan mereka hanya habis untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah faktor keterbatasan lahan karena beralih fungsi dan sebagainya.
Jika berkaca dari dua faktor itu saja memang tidak salah itulah yang membuat mengapa masih banyak rumah yang tidak layak huni masih ditempati. Tapi, jika dilihat lebih mendalam ada akar utama yang menyebabkan rumah tak layak huni masih banyak keberadaannya yaitu sistem kapitalistik.
Kemiskinan yang diciptakan oleh sistem kapitalis menjadikan sumber daya alam dan energi yang melimpah di Kalsel ini hanya dikuasai segelintir orang saja. Sehingga hasilnya tidak mampu di nikmati rakyat secara menyeluruh ditambah dengan kebutuhan semakin hari semakin meningkat dan harus memenuhinya dengan harga mahal, belum lagi berbagai pajak yg harus dibayar oleh rakyat. Akhirnya terciptalah kemiskinan, untuk makan sehari- hari saja sulit apalagi ingin mendapatkan rumah yang layak huni.
Kemudian menurut kapitalisme pemerintah berperan sebagai regulator dan hanya melayani kepentingan operator, minus riayah pada kebutuhan rakyat, khususnya kebutuhan pokok yaitu rumah layak huni. Fungsi negara menjadi mandul. Secara kapasitas, negara pun tidak memiliki kemampuan menyelesaikan fenomena rumah tidak layak huni.
Sistem kapitalisme juga yang memudahkan para kapital lewat tangan penguasa untuk mengambil alih fungsi lahan, merampas lahan demi kepentingan mereka sehingga membuat semakin sulitnya rakyat memiliki rumah layak huni. Kewajiban negara untuk melayani kebutuhan masyarakat terutama rumah dipindahkan ke pihak lain seperti bank dan para pengembang.
Beginilah gambaran hidup dalam sistem kapitalis. Kebijakan perumahan tidak menjangkau rakyat, malah hanya menguntungkan segelintir orang. Pengelolaan SDAE yang tidak berpihak kepada rakyat semakin memiskinkan rakyat.
Sistem Islam Adalah Solusi
Rakyat tidak bisa berharap pada sitem kapitalis saat ini. Satu-satunya sistem yang akan mengakomodasi kepentingan rakyat adalah Islam. Sistem Islam mendudukan posisi negara sebagai pelayan kebutuhan rakyat. SDAE yang melimpah akan dikelola dengan benar menurut syariat yang hasilnya akan dikembalikan kepada rakyat agar rakyat tidak kesulitan mendapatkan rumah layak huni.
Dengan visi riayah atau melayani kebutuhan rakyat oleh negara bukan melayani para pengusaha maka fenomena rumah tak layak huni bisa teratasi sehingga setiap keluarga hidup dalam hunian yang ideal, nyaman, aman, tenang dan terlindungi.
Wallahu a'lam. []
Muthmainnah
Aktivis Muslimah Banua
