Tintasiyasi.id.com -- Masa jabatan Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI segera berakhir pada 20 Oktober. Presiden terpilih Prabowo Subianto bakal dilantik pada hari yang sama. Jelang akhir masa jabatan Jokowi, lembaga survei Indikator Politik memaparkan data kepuasan kinerja presiden dua periode itu selama 10 tahun memimpin.
Survei terakhir, tingkat kepuasan publik ke Jokowi di angka 75 persen. Survei dilakukan pada 22-29 September 2024 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia (news.detik.com/8/10/2024).
Dari survei diatas bisa kita simpulkan bahwa pemerintah dinilai berkinerja baik dalam mengurus rakyat. Namun benarkah hasil survei tersebut sesuai dengan fakta yang diterjadi disetiap wilayah Indonesia? Hasil survei tersebut tidak lain hanyalah pencitraan semata karena fakta nya masyarakat tidaklah demikian bahkan jauh dari sejahtera.
Sejatinya, negara masih menghadapi banyak persoalan di tengah masyarakat. Bahkan seluruh aspek kehidupan masyarakat saat ini sangat bobrok dan jauh dari kata baik.
Namun pencitraan menutupi semua itu dan mengelabui rakyat. Ada banyak kebijakan yang menunjukkan keberpihakan negara pada oligarki dan bukan kepada rakyatnya sendiri, seperti Naiknya PPN, pembatasan subsidi BBM, dan masih banyak contoh lain yang hingga kini dirasakan oleh masyarakat. Inilah wajah buruk demokrasi yang sebenarnya. Namun, dibalut dengan pencitraan untuk menutupi keburukan nya.
Sepuluh tahun menjabat dengan sistem demokrasi yang rusak, sama sekali tidak berdampak baik bagi masyarakat bahkan semakin parah. Utang negara semakin membengkak dan pajak terus mencekik rakyat. Tatanan sosial masyarakat rusak, jumlah PHK semakin meningkat, pendidikan dan ekonomi masyarakat hancur.
Maka, benarkah masyarakat menyatakan puas dengan kinerja rezim saat ini? Selama kita masih menggunakan sistem demokrasi sebagai aturan hidup, selama itu pula kehidupan kita suram. Siapa saja pastinya bisa merasakan bahwa kondisi negeri ini tidak baik-baik saja.
Tidak perlu dilakukan survei yang justru hanya menipu masyarakat. Demokrasi sudah rusak dari lahir nya maka siapa saja yang menerapkan sistem demokrasi sebagai aturan hidup maka sejatinya akan menemui kerusakan.
Islam telah menjadikan negara sebagai pengurus rakyat dalam berbagai aspek kehidupan. Kepengurusan itu pun telah Allah SWT bekali dengan adanya syariat Islam yang sempurna yang harus diwujudkan dalam institusi negara Khilafah Islam. Negara Islam akan mewujudkan para pemimpin yang amanah menjalankan tugas nya dan akan terwujud aparat yang handal, professional dan tentu saja amanah dalam menjalankan tugas nya dan beriman kepada Allah SWT.
Pemimpin, para pejabat dan aparat seperti ini adalah tentu saja buah dari penerapan sistem pendidikan Islam yang berdasarkan pada aqidah Islam dan sistem lainnya yang juga berdasarkan Islam, seperti pemerintahan, ekonomi, sanksi, pergaulan dan lain-lain.
Semua aspek ini sudah secara sempurna terdapat dalam syariat Islam, kita sebagai hamba Allah hanya tinggal menjalankan dan tidak perlu mencari aturan lain.
Islam jelas melarang pencitraan dan menjunjung tinggi kejujuran. Sebab, pertanggungjawaban nya langsung kepada Allah SWT bukan dimata rakyat. Sehingga, dorongan aqidah yang kuat yang menjadikan penunaian semua amanah pemegang institusi negara akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dan secara profesional tidak perlu pencitraan.
Dalam negara Islam juga akan ada partai yang bertugas menjalankan muhasabah kepada penguasa sehingga para penguasa akan menjalankan amanah nya susuai dengan koridor yang telah ditetapkan dalam hukum syara'. Dengan menerapkan Khilafah Islam, akan terwujud masyarakat yang sejahtera. Wallahua'lam Bishshowwab.[]
Oleh: Pipit Ayu
(Aktivis Muslimah)
