TintaSiyasi.id -- Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky mengatakan penambahan kementrian-kementrian di rezim baru Prabowo-Gibran yang akan datang pembentukan kementrian baru sebenarnya hanya pertimbangan politik bukan pertimbangan efisiensi pemerintah.
"Pembentukan kementerian-kementerian baru dan birokrasi birokrasi tambahannya itu, itu sebenarnya paradigmanya pertimbangannya itu hanya pertimbangan politik bukan pertimbangan efisiensi pemerintah," ungkapnya dalam acara Rezim Prabowo - Gibran, Harapan Baru ? di kanal YouTube Rayah TV, Jumat (18/10/2024).
Ia menjelaskan, tambah birokrasi, tambah menteri itu bukan berarti tambah pelayanan yang bagus, justru enambah beban baru bagi rakyat. Kalau dilihat dari proses birokrasinya tidak ada yang berubah, karena justru akan ada penambahan kementerian baru yang dalam struktur birokrasi itu berarti akan menambah gemuk proses birokrasi, bukan sekadar menambah gemuk tetapi menambah panjang alur birokrasi dan menambah lambat dalam proses birokrasi.
Ia menilai adanya penambahan kementrian ini, adalah kabar buruk dalam kacamata pemerintah karena pasti menjadi beban rakyat. Penambahan Kementerian saja itu akan menambah biaya baru bagi APBN dan ini nampaknya bukan satu tapi banyak sekali, belum lagi ada wakil menteri
"Nah adanya nomenklatur satu kementerian di pusat itu meniscayakan adanya nomenklatur dinas di daerah. Bayangkan, hampir seluruh Indonesia ini akan bertambah dinas begitu banyak, dan menambah dinas berarti nambah kantor, menambah mobil dinas, tambah operasional. Berarti uang rakyat yang harusnya dipakai untuk operasional mensejahterakan rakyat itu habis untuk biaya tukang, tukang mensejahterakan para menteri, para kepala dinas dan seterusnya tadi," cetusnya.
Maka, kata Wahyudi, jangan heran kalau nanti rezim baru akan ada pajak-pajak baru, ada retribusi baru, karena itu konsekuensi dari kebijakan adanya penambahan jumlah menteri, menambah jumlah kantor, penambahan jumlah dinas-dinas di daerah, karena di daerah itu suka atau tidak suka begitu ada tambah kementerian mau tidak mau di daerah harus ada penghubungnya, channelnya di daerah itu.
"Nah ini kan luar biasa. Saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman di lingkungan dari pemerintahan ini memang kabar buruk, kita bandingkan ya Amerika yang begitu besar APBN-nya begitu besar jumlah menterinya tidak sampai 30, cuma 26 gitu. Nah jadi di Cina yang begitu besar juga tidak sampai 30, 24 ada 26 itulah dua negara besar," pungkasnya. [] Alfia Purwanti
