TintaSiyasi. id -- Menghitung hari. Masa jabatan Presiden Jokowi tinggal 7 hari lagi. Setelah memimpin negeri ini 10 tahun, jelang lengser Jokowi rajin meminta maaf. Secara resmi Jokowi menyampaikan permohonan maaf dalam sidang tahunan MPR (16/8/2024). Ya, selayaknya Jokowi minta maaf. Salah satunya karena banyak janji politiknya yang dinilai belum tertunaikan.
Tak dipungkiri, pembangunan infrastruktur banyak terjadi di era kepemimpinannya. Dari jalan desa, jembatan, jalan tol, pelabuhan, hingga bandara. Namun catatan kelam pun tak kalah banyak. Berdasarkan data Freedom House, indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin (2019) menjadi 53 poin (2023). Data Reporters Without Borders (RSF) juga menunjukkan penurunan skor kebebasan pers Indonesia, dari 63,23 poin (2019) menjadi 54,83 poin (2023). Skor indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2023 stagnan dan peringkat Indonesia merosot dari 110 menjadi ke-115 dari 180 negara. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan persentase penduduk miskin per Maret 2024 ialah 9,03 persen dari total penduduk atau sekitar 25,22 juta orang (metrotvnews.com, 7/10/2024).
Wajar bila banyak kalangan menaruh harapan pada pemerintahan baru di tangan Prabowo kelak. Bahkan Plh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Heryawan mengatakan sebanyak 90,3 persen berdasarkan survei terakhir masyarakat Indonesia positif berharap pada pemerintahan Prabowo. Menurutnya, ini psikologi massa, sunnatun min sunnanillah yang tidak bisa ditolak (detiknews.com, 12/10/2024).
Benarkah pemerintahan baru adalah harapan baru? Sementara yang nampak dari semua itu hanyalah pergantian rezim (orang). Tidak disertai perubahan tatanan aturan atau sistem politik. Padahal segala kekacauan yang terjadi pada rezim Jokowi tak lepas dari penerapan sistem sekularisme yang memang cacat sejak lahir. Bila demikian, bukankah rezim baru hanya akan mengulangi kekacauan lama?
Janji Politik Jokowi dalam Program Nawacita yang Tak Terpenuhi
Banyak pihak menilai, janji-janji politik Jokowi tak terpenuhi selama masa pemerintahannya. Terkait permintaan maaf Jokowi di akhir jabatannya, Pakar Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menduga Jokowi sadar banyak salah dengan janji politiknya yang tidak dipenuhi, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN) yang gagal diwujudkan.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI ini mengatakan Jokowi tampaknya tersentil pemberitaan media massa yang mengulas 10 tahun kepemimpinannya. Bahkan, Majalah Tempo mendeskripsikan ada 18 dosa Jokowi dan 9 nawacita yang tak terpenuhi (tempo.co, 2/8/2024).
Dalam pemilihan presiden 2014, Jokowi waktu itu berpasangan dengan Jusuf Kalla, merumuskan sembilan agenda prioritas pemerintah yang dinamai Nawacita. Setelah sepuluh tahun pemerintahan Jokowi berjalan, Tempo menyajikan berbagai data publik yang kredibel untuk mengukur pencapaiannya. Berikut janji-janji politik Jokowi dan kegagalan meraihnya.
Pertama, menghadirkan negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
Fokus Jokowi dalam hal ini adalah; memperkuat Tentara Nasional Indonesia (TNI), mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kepolisian Republik Indonesia, dan memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama global dan regional.
Realitasnya,
a. Tempo mencatat sedikitnya 2.500 tentara aktif di berbagai kementerian dan lembaga. Operasi-operasi TNI di Papua juga tidak kunjung usai.
b. Orang dekat Jokowi di pucuk pimpinan Polri serta kontroversi perwira tinggi kepolisian dalam kasus pidana pada 2022 meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Korps Bhayangkara. Polisi juga dikerahkan untuk mengintimidasi masyarakat dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
c. Indonesia berupaya menjembatani beberapa konflik besar global, seperti Palestina-Israel dan Rusia-Ukraina. Namun, efektivitas diplomasi itu dikritik oleh pakar hubungan internasional.
Kedua, membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Nawacita ini diterjemahkan sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi. Cara yang ditempuh ialah mereformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. Intinya ialah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.
Namun yang terjadi adalah;
a. Jokowi diduga menggunakan pengaruhnya untuk membangun dinasti politik dengan mendukung anggota keluarganya menjabat di berbagai posisi di pemerintahan.
b. Sejumlah undang-undang seperti UU IKN dan UU Ciptaker, dibuat tanpa partisipasi publik yang memadai. Pembahasan regulasi itu juga berlangsung sangat cepat.
Ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.
Jokowi berjanji akan mereformasi pelayanan publik di daerah dengan cara menguatkan desa, kelurahan, dan kecamatan sebagai ujung tombak pelayanan publik, serta pemerintah pusat akan melihat kebutuhan daerah dalam pembangunan.
Namun realisasinya, berbagai konflik antara warga dan aparat meletus di daerah. Sebanyak 16 kampung tua di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, terancam hilang untuk pengembangan Rempang Eco-City. Ada pula kasus yang menimpa warga Desa Tandem Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terkait pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Binjai - Stabat.
Keempat, memperkuat kehadiran negara dalam mereformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Nawacita ini dibuat untuk memperbaiki lembaga hukum dan peradilan.
Namun nyatanya;
a. Jokowi justru mencabut independensi Komisi Pemberantasan Korupsi melalui revisi UU KPK pada 2019. Perubahan UU KPK meliputi pembatasan kewenangan menyadap dan menjadikan lembaga antikorupsi ke dalam rumpun eksekutif.
b. Kejaksaan gagal menyentuh dan mengungkap keterlibatan tokoh besar dalam berbagai skandal korupsi. Di antaranya kasus rasuah menara pemancar sinyal di Kementerian Komunikasi dan Informatika, perkara minyak goreng, dan korupsi tata niaga timah.
c. Kejagung gagal menyeret aktor pelanggaran HAM meski Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah menyelesaikan penyelidikan. Jokowi baru menempuh cara penyelesaian kasus HAM melalui jalur non-yudisial.
Kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
Nawacita ini membahas berbagai program seperti Kartu Indonesia Pintar serta Kartu Indonesia Sehat. Jokowi berjanji meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia melalui program tersebut. Reforma agraria juga menjadi fokus dalam nawacita ini.
Dan realitasnya adalah;
a. Terjadi deforestasi sebesar 4,37 juta hektar sepanjang dua periode pemerintahan Jokowi, sebagai dampak dari berbagai proyek strategis seperti lumbung pangan dan industri ekstraktif.
b. Masyarakat harus menghirup kualitas udara yang buruk. Pada 2022, IQAir yang mengukur kualitas udara di sejumlah titik mencatat tingkat polusi udara Indonesia merupakan yang terburuk di Asia Tenggara dengan konsentrasi kualitas udara 30,4 mikrogram per meter kubik.
c. Jumlah penduduk miskin turun sedikit. Data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin sebanyak 28,59 juta orang pada Maret 2015, lantas menjadi 25,9 juta orang pada Maret 2023.
Keenam, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
Jokowi mencanangkan Indonesia memiliki daya saing di dunia internasional. Juga memperbaiki pelayanan negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
Realitas yang ada adalah;
a. Proyek cepat Jakarta-Bandung awalnya dirancang tanpa menggunakan anggaran negara. Namun bujet proyek tersebut membengkak dan membuat pemerintah berutang ke Cina.
b. Metrik World Competitiveness Ranking 2024 dari International Institute for Management Development (IMD) menunjukkan daya saing Indonesia berada di peringkat 27 dari 67 negara. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di belakang Singapura (1) dan Thailand (21).
Ketujuh, kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
Nawacita ini menjanjikan kedaulatan dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah kedaulatan keuangan. Jokowi berjanji bahwa Indonesia berdaulat dalam sektor keuangan dengan mengurangi utang pemerintah.
Realitasnya justru melakukan impor dan utang;
a. Pada kuartal pertama di tahun terakhir masa jabatan Jokowi, rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 38,64 persen.
b. Bank Indonesia harus melaksanakan burden sharing (berbagi beban) untuk mengatasi persoalan anggaran selama pandemi Covid-19.
c. Laporan Global Food Security Index yang ditulis Economist Impact tentang keamanan pangan, memberikan skor 32.1 dari 100 bagi ketersediaan pangan Indonesia. Padahal rata-rata skor global adalah 61.9. Akibatnya pemerintah harus mengimpor sejumlah komoditas pangan.
d. Volume impor minyak dan gas bumi fluktuatif selama 10 tahun terakhir. Pada tahun pertama memimpin, Jokowi mengimpor 18.727 ribu ton minyak mentah. Setahun kemudian menjadi 19.932 ribu ton. Pada 2023, volume impor minyak mentah sekitar 17.835 ribu ton.
e. Total nilai utang terus naik di era Jokowi. Utang pemerintah sebesar Rp 4.418 triliun pada 2018 dan menyentuh Rp 8.253 triliun per Januari 2024.
Kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa.
Jokowi menjanjikan evaluasi sistem pendidikan nasional dan peningkatan pemberian subsidi pada perguruan tinggi negeri untuk memperbesar akses warga miskin mendapatkan pendidikan tinggi.
Namun realitasnya;
a. Komersialisasi pendidikan tinggi justru terjadi di akhir pemerintahan Jokowi. Rencana menaikkan uang kuliah tunggal (UKT) membuat demonstrasi pecah di berbagai universitas. Pemerintah akhirnya menunda implementasi kebijakan itu.
b. Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) mengungkapkan sekitar 74 persen dari guru honorer atau tenaga kontrak di Indonesia dibayar di bawah Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK 2024) yakni Rp 2 juta per bulan.
c. Sebanyak 21.221 korban kekerasan seksual sepanjang 2018-2022 berasal dari satuan pendidikan, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Kesembilan, memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
Janji Jokowi ini menyangkut komitmen untuk menjunjung asas-asas kemanusiaan yang tercantum dalam Pancasila dan konstitusi. Salah satunya adalah perlindungan lembaga-lembaga adat dan mencegah diskriminasi.
Namun menurut catatan Tempo, terdapat kasus pelanggaran kebebasan berekspresi selama periode Jokowi menimpa berbagai kalangan, dari pesohor hingga masyarakat biasa. Pangkal persoalannya adalah pasal karet dalam Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Demikian janji-janji politik Jokowi dalam Nawacita yang ternyata di tiap programnya belum terwujud nyata. Apa yang belum teraih pada rezim Jokowi tersebut tentunya akan menjadi PR selanjutnya bagi rezim Prabowo. Mampukah terwujud?
Dampak Belum Tercapainya Janji-Janji Politik Pemerintah Sebelumya terhadap Harapan Baru pada Pemerintahan Baru
Di satu sisi, banyak yang menaruh harapan besar pada rezim pemerintahan baru. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang pesimis, terutama kalangan Muslim yang kritis. Pasalnya, pemerintahan baru sudah pasti menjalankan sistem lama (status quo) yakni sistem demokrasi sekuler kapitalisme.
Faktanya, meski telah gonta-ganti rezim, keadaan negeri ini bukan tambah maju, tetapi malah kian terpuruk. Rezim Jokowi yang digadang-gadang membawa harapan baru, nyatanya hanya memberikan harapan semu, bahkan palsu. Justru pada masa rezim Jokowi segala sisi makin rusak.
Rezim pemerintahan baru diduga akan bernasib sama. Apalagi rezim pemerintahan Prabowo bakal mewarisi beban sangat berat dan segudang persoalan warisan rezim Jokowi, khususnya di bidang ekonomi. Di antaranya; angka kemiskinan tinggi, angka pengangguran dan PHK meningkat, pajak makin besar, daya beli masyarakat menurun, jumlah kelas menengah berkurang, beban pembayaran utang negara makin berat, penguasaan sumber daya alam milik rakyat oleh segelintir orang (asing dan aseng) kian tidak terkendali, dan seterusnya.
Berikut dampak belum tercapainya janji-janji politik pemerintah sebelumya terhadap harapan baru pada pemerintahan baru;
Pertama, bayang-bayang ekonomi negara kian sulit. Meski PKS mengklaim berdasarkan survei, 90,3 persen masyarakat Indonesia positif berharap pada pemerintahan Prabowo, namun sejauh ini tak ada reaksi pasar positif menjelang pelantikan presiden baru. Tingginya jumlah utang jadi sentimen negatif. Kian buruknya kondisi ekonomi membayangi. Terlebih Badan Gizi menyebut butuh Rp1,2 triliun per hari untuk menjalankan penuh program makan gratis ala Prabowo-Gibran. Pertanyaannya, uangnya dari mana?
Kedua, muncul rasa distrust pada rezim baru. Cawe-cawenya Jokowi dalam meloloskan Gibran Rakabuming pada kontestasi Pilpres 2024 hingga menjadi wapres terpilih menjadi indikasi bahwa Gibran tak lebih dari boneka Jokowi demi melanjutkan dinasti kekuasaan. Sangat memungkinkan pola kekuasaan ala Jokowi menurun pada anaknya. Atau tugas Gibran memang didaulat untuk melanjutkan program sang ayah yang belum selesai. Bila dugaan ini benar, rakyat sulit memberikan trust mereka. Karena kesimpulan mereka; tak ada beda antara rezim Jokowi dengan penggantinya.
Ketiga, polarisasi di tengah rakyat. Sebagaimana yang terus terjadi sejak masa Pilpres, polarisasi antara kelompok pro dan kontra rezim selalu ada. Pihak pro masih berharap angin segar dari rezim Prabowo, sementara kalangan oposisi melihatnya sama saja alias tak ada harapan baru. Cuma ganti orang tapi aturan sama bahkan bisa jadi hanya melanjutkan apa yang telah dirintis oleh rezim sang bapak.
Keempat, akumulasi ketiga faktor di atas membuat rasa pesimistis di hati rakyat. Pemerintahan baru harapan lama. Apa bukti agar rakyat optimis bahwa rezim baru akan lebih baik dalam semua aspek?
Demikianlah, janji politik yang belum tercapai pada era Jokowi ditambah keberadaan Gibran (putra Jokowi) sebagai wapres terpilih yang diduga bakal melanjutkan pola kepemimpinan sang bapak yang terbukti carut-marut, hal ini tak akan membawa rakyat pada harapan baru. Apalagi sistem hidup yang telah terbukti buruk tetap akan diterapkan. Jadi apa yang bikin rakyat berharap sesuatu yang lebih baik pada rezim Prabowo?
Strategi Memperoleh Harapan Baru dalam Pemerintahan Baru pada Sistem Politik Sama
Kekuasaan itu hakikatnya amanah. Amanah ini bisa menjadi beban pemangkunya di dunia sekaligus mendatangkan siksa di akhirat. Nabi SAW bersabda, “Kepemimpinan itu awalnya bisa mendatangkan cacian, kedua bisa berubah menjadi penyesalan, dan ketiga bisa mengundang azab Allah pada Hari Kiamat, kecuali orang yang memimpin dengan kasih sayang dan adil” (HR. Ath-Thabarani).
Sikap kasih sayang pemimpin ditunjukkan dengan selalu memudahkan urusan rakyat, menggembirakan, serta tidak menakut-nakuti mereka dengan kekuatan aparat dan hukum. Adapun sikap adil pemimpin dengan kesungguhannya menegakkan syariat Islam. Sebab tidak ada keadilan tanpa penegakan syariat Islam. Siapa pun penguasanya, jika tidak menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam, berpotensi menjadi penguasa zalim dan fasik” (Lihat QS. Al-Maidah: 45 dan 47).
Bila penguasa amanah menjalankan kepemimpinan maka layaklah rakyat memiliki harapan baru terhadap pemerintahan baru. Maka strategi agar muncul harapan baru adalah mewujudkan kepemimpinan amanah yang melakukan beberapa langkah berikut;
Pertama, wajib mengemban kekuasaan di atas pondasi agama, yakni Islam. Sebagaimana perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah, “Agama dan kekuasaan itu ibarat dua saudara kembar. Agama adalah pondasi, sementara kekuasaan adalah penjaganya. Apa saja yang tidak memiliki pondasi akan hancur. Apa saja yang tidak memiliki penjaga akan lenyap” (Abu Hamid al-Ghazali, Al-Iqtishâd fî al-I’tiqâd, 1/78).
Kedua, kekuasaan harus diorientasikan untuk menegakkan Islam dan melayani berbagai kepentingan masyarakat. Hal ini hanya akan terwujud jika kekuasaan itu menerapkan syariat Islam pada seluruh aspek kehidupan dalam institusi pemerintahan Islam (Khilafah Islam). Bukan dalam sistem pemerintahan antisyariat, baik sistem demokrasi atau lainnya.
Ketiga, mengatur berbagai urusan warga negaranya (Muslim maupun non-Muslim) dengan syariat Islam, seperti menjamin kebutuhan hidup, menyelenggarakan pendidikan yang terbaik dan terjangkau, serta menyediakan fasilitas kesehatan yang layak bagi semua warga tanpa memandang kelas ekonomi.
Keempat, mengelola sumber daya alam milik rakyat (seperti tambang minyak, gas, batu bara, mineral, emas, perak, nikel) agar bermanfaat bagi segenap warga negara. Jangan biarkan sumber daya alam milik rakyat dikuasai oleh swasta, apalagi pihak asing.
Kelima, menjaga dan melaksanakan urusan agama seperti melaksanakan hudud untuk melindungi kehormatan, harta, dan jiwa masyarakat.
Lalu bagaimana bila pemerintahan baru masih menjalankan sistem lama (status quo) yakni sistem demokrasi-sekuler kapitalisme sebagaimana rezim sebelumnya?
Realitasnya, selain terbukti gagal, sistem ini pun jauh dari nilai-nilai ajaran Islam. Dalam sistem ini juga sudah pasti sulit diharapkan syariat Islam bisa diterapkan secara kaffah. Padahal tanpa penerapan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan, niscaya tidak akan ada perubahan ke arah yang lebih baik bagi bangsa dan negeri ini.
Oleh karena itu, jika bangsa ini ingin maju, sejahtera, adil, dan makmur, yang mereka butuhkan bukan sekadar rezim atau penguasa baru. Tetapi juga sistem pemerintahan baru, yakni sistem pemerintahan Islam. Sebab sejahtera, adil, dan makmur hanya mungkin terwujud saat umat Islam menerapkan syariat Islam secara kaffah. Inilah wujud ketakwaan hakiki yang akan mendatangkan aneka keberkahan, khususnya bagi negeri ini.
Allah SWT berfirman, “Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Kami pasti akan membukakan bagi mereka aneka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka telah mendustakan (ayat-ayat Kami). Karena itu, Kami menyiksa mereka akibat perbuatan mereka” (QS Al-A’raf: 96).
Pustaka
Kisi-kisi 10 Tahun Nawacita Jokowi
(Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi dari Tempo menilik kembali janji-janji Jokowi pada masyarakat dari tahun 2014), tempo.co, Jumat (2/8/2024)
Pemerintahan Baru, Harapan Baru? Buletin Kaffah, 12/10/2024
Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum dan Masyarakat dan Puspita Satyawati (Analis Politik dan Media)
