TintaSiyasi.id -- Terungkap hasil dari Survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Disebutkan kepuasan publik terhadap 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menjelang masa akhir jabatannya mencapai 75 persen. Adapun Survei Indikator Politik Indonesia (SIPI) diadakan mulai pada 22 sampai 29 September 2024 yang melibatkan 3.540 responden di seluruh Indonesia. Penelitian mengungkap pula terdapat penurunan dari hasil SIPI terhadap Jokowi. Pada Juli 2024 mendapat angka 82 persen. Kemudian, pada September 2024 di angka 75 persen.
Lebih rinci lagi dijelaskan, sebanyak 15,04 persen masyarakat merasa sangat puas dan 59,9 persen masyarakat cukup puas terhadap Jokowi. Lalu sebanyak 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali. Selanjutnya ada 0.60 persen masyarakat yang tidak tahu atau tidak menjawab. Tempo.co.(04/10/2024).
Atas hal ini, Deputi Protokol dan Media Sekretarian Presiden Yusuf Permana mengatakan tingkat kepuasan yang tinggi ini mencerminkan dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi. Juga merupakan bukti bahwa upaya keras pemerintah dalam berbagai bidang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya, soal infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penanganan pandemi, dan pemulihan ekonomi. Beliau dianggap selalu terbuka terhadap masukan dari semua elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia.
Itulah hasil tertulis dari sebuah data survei. Namun, melihat dari fakta kenyataan yang ada di tengah masyarakat tidak menunjukkan demikian. Faktanya, mayoritas masyarakat tidak merasakan adanya kesejahteraan. Terlihat dari adanya kasus kenaikan BBM yang terjadi berkali-kali, sampai akhirnya premium dihapus. Orang-orang pun dipaksa menggunakan pertalite yang kini harganya mencapai kisaran Rp. 13.000/liter. Itupun sangat terbatas.
Tingkat kesenjangan ekonomi yang terus meningkat. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sementara itu, utang terus bertambah. Selama 10 tahun Presiden Jokowi memerintah, utang bertambah lebih dari Rp. 8 ribu triliun yang awalnya Rp. 6 ribu triliun. Akhirnya APBN kita banyak tergerus untuk membayar banyak utang dan bunga. Lalu untuk menambal itu semua, pemerintah menaikkan pajak. Segala hal dipajaki. PPn pun naik. Sedangkan sumber kekayaan yang ada, tambang misalnya, malah diberikan ke segelintir pengusaha. Tidakkah ini sangat menyulitkan rakyat?
Semua itu merupakan akibat dari penerapan sekularisme. Dalam sistem kehidupan sekuler, politik semata-mata hanya menjadi ajang untuk meraih kekuasaan. Seseorang akan menempuh segala cara untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Tak peduli entah cara tersebut hukumnya halal atau haram. Semua hukum diterobos. Mana yang katanya negara hukum, jika semua hukum diatur oleh kekuasaan? Sama saja negara tanpa hukum. Apa ga bahaya?
Fenomena di atas tentu tidak akan dijumpai dalam negara dengan sistem Islam. Dalam Islam, kekuasaan digunakan untuk menegakkan syariat Allah SWT secara kaffah dan amar ma'ruf nahyi mungkar. Islam mewajibkan seorang pemimpin untuk melaksanakan perintah Allah SWT dengan wewenang yang dia miliki. Rasulullah SAW bersabda :فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
"penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya". Dengan begitu akan tegak keadilan , kebaikan, ketentraman, dan kesejahteraan yang dirasakan oleh seluruh rakyat dalam semua bidang. Negara juga memiliki aparat yang handal, profesional dan tentu saja amanah dan beriman. Tentu saja aparat seperti ini adalah hasil dari sistem pendidikan yang berbasis akidah Islam. Sehingga dapat mencegah dari perbuatan khianat terhadap rakyat terlebih terhadap Allah dan Rasul-Nya.
Islam juga melarang pencitraan dan menjunjung tinggi kejujuran. Haram hukumnya seorang pemimpin mengkhianati rakyat. Karena semua akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Sehingga seorang pemimpin akan menunaikan semua amanah-amanah nya dengan sebaik-baiknya juga secara profesional.
Itulah gambaran Islam yang diterapkan dalam suatu negara. Menjadi satu-satunya solusi yang benar dalam menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan. Dengan sistem tersebut, rakyat akan sejahtera tanpa embel-embel pencitraan. Oleh karena itu, menjadi tugas kita untuk berjuang hingga tegak syariah Islam secara kaffah. Sehingga rakyat dan negara akan mendapat berkah InsyaAllah. Waallahua'lamubishawab.
Oleh: Tsaqifa Nafi'a
Muslimah Gen Z Writers
