TintaSiyasi.id-- Harapan rakyat terhadap pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka terpusat pada beberapa aspek utama yang mencerminkan keinginan masyarakat untuk perubahan nyata.
Di antara harapan terbesar adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemerataan pembangunan di berbagai sektor.
1. Perbaikan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial: Banyak rakyat mengharapkan pemerintahan baru ini akan memperkuat ekonomi melalui program-program seperti hilirisasi industri, yang telah disebut-sebut oleh Gibran sebagai cara untuk mengatasi jebakan pendapatan menengah (middle-income trap). Selain itu, program makan siang gratis untuk anak sekolah dan bantuan gizi bagi ibu hamil yang dijanjikan Prabowo dipandang sebagai langkah signifikan untuk mengurangi kemiskinan dan stunting, sambil mendorong pertumbuhan sektor UMKM lokal
2. Pendidikan dan Infrastruktur: Rakyat juga menginginkan peningkatan di sektor pendidikan. Prabowo-Gibran berjanji membangun sekolah-sekolah unggul di setiap kabupaten, memperbaiki sekolah yang rusak, dan meningkatkan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Hal ini dianggap penting untuk menciptakan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan
3. Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Gaji ASN: Ada harapan besar bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan melanjutkan pembangunan infrastruktur, terutama di desa-desa, serta menyediakan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, rakyat berharap ada peningkatan gaji untuk ASN, guru, TNI, dan tenaga kesehatan sebagai apresiasi atas dedikasi mereka
Secara keseluruhan, rakyat mengharapkan rezim Prabowo-Gibran dapat membawa stabilitas, pertumbuhan ekonomi, serta pemerataan pembangunan yang lebih adil di seluruh wilayah Indonesia.
Rezim Baru Memikul warisan Utang menggunung, kriminalisasi Ulama dan aktivis hingga proyek IKN yang diprediksi Mangkrak. Bagaimana cara rezim Baru mengatasi hal ini?
Pemerintahan Prabowo-Gibran akan menghadapi tantangan besar berupa warisan utang negara yang membengkak, isu kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis, serta proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diprediksi mangkrak. Untuk menghadapi masalah-masalah ini, beberapa langkah yang mungkin diambil oleh rezim baru adalah:
1. Penanganan Utang Negara
Indonesia menghadapi beban utang yang signifikan, terutama setelah pandemi COVID-19. Untuk mengatasinya, Prabowo-Gibran kemungkinan besar akan:
• Meningkatkan Pendapatan Negara: Salah satu prioritasnya adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara guna meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Peningkatan penerimaan ini bisa melalui optimalisasi pajak, efisiensi di sektor BUMN, dan memperluas basis pajak
• Melanjutkan Hilirisasi Industri: Dengan fokus pada hilirisasi sumber daya alam, seperti di sektor tambang, pemerintah bisa menghasilkan nilai tambah dari ekspor bahan setengah jadi, sehingga pendapatan negara meningkat. Langkah ini dianggap penting untuk memperkuat cadangan devisa dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri
• Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro: Dengan menjaga inflasi dan memperbaiki nilai tukar, rezim ini dapat memperkuat daya beli domestik serta menarik lebih banyak investasi asing.
2. Kriminalisasi Ulama dan Aktivis
Kritik terkait isu kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis, yang menjadi perhatian dalam rezim sebelumnya, menimbulkan keinginan masyarakat untuk perbaikan di bidang hukum. Langkah yang mungkin diambil meliputi:
• Reformasi Hukum dan Penegakan HAM: Pemerintahan baru mungkin akan berupaya memperbaiki citra pemerintah dengan melakukan reformasi di bidang penegakan hukum dan memastikan kebebasan berpendapat dihormati. Pendekatan ini akan melibatkan dialog yang lebih terbuka dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat sipil, serta memastikan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum
• Mengurangi Polarisasi Sosial: Salah satu prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran adalah meredakan ketegangan sosial-politik yang muncul akibat kriminalisasi ini dengan membangun narasi persatuan nasional. Ini bisa dilakukan melalui rekonsiliasi politik dan sosial dengan berbagai kelompok, termasuk kalangan ulama dan aktivis yang kritis
3. Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN)
Proyek IKN, yang dimulai pada era Presiden Joko Widodo, menghadapi berbagai kendala, termasuk masalah pendanaan dan prediksi mangkraknya proyek tersebut. Untuk menyelamatkan proyek IKN, rezim baru kemungkinan akan:
• Menarik Investasi Asing: Untuk melanjutkan proyek besar ini, pemerintahan baru perlu menarik lebih banyak investasi dari luar negeri, baik melalui skema public-private partnership (PPP) atau insentif khusus untuk investor besar.
• Memperkuat Manajemen Proyek: Pemerintah dapat melakukan evaluasi ulang terhadap pengelolaan proyek untuk memastikan efisiensi dan menghindari pemborosan anggaran. Mereka mungkin juga akan merestrukturisasi jadwal dan prioritas pembangunan IKN
• Mengaitkan IKN dengan Hilirisasi dan Pengembangan Teknologi: Untuk menjaga relevansi dan nilai ekonomis IKN, pemerintah mungkin akan memfokuskan proyek ini sebagai pusat inovasi, teknologi, dan hilirisasi industri
Secara keseluruhan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan perlu menunjukkan kemampuan mengelola utang negara dengan baik, menjaga ketertiban sosial, dan memastikan proyek strategis seperti IKN tetap berjalan dengan efisien serta berkelanjutan.
Apa yang harus dilakukan rezim baru agar negeri ini bisa lebih baik
ke depannya? Menurut saya terapkan Islam Secara Kaffah. Dan Sistem Ekonomi Islam yang berkeadilan dan Menyejahterakan seluruh umat manusia dan seluruh alam.
Penerapan Islam secara kaffah, yang mencakup implementasi menyeluruh dari ajaran Islam dalam segala aspek kehidupan—termasuk politik, ekonomi, dan sosial—memang sering diajukan sebagai solusi bagi perbaikan kondisi negeri. Berikut adalah beberapa elemen yang mungkin bisa diterapkan oleh rezim baru jika mereka ingin mengambil inspirasi dari konsep Islam kaffah dan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan:
1. Sistem Ekonomi Islam
Sistem ekonomi Islam menawarkan konsep yang adil dan sejahtera melalui beberapa prinsip inti, seperti:
• Larangan Riba: Salah satu prinsip fundamental ekonomi Islam adalah larangan riba (bunga), yang dianggap sebagai sumber ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Implementasi ekonomi Islam bisa dilakukan dengan mempromosikan bank syariah dan sistem keuangan yang berbasis pada bagi hasil. Ini akan membantu menghindari eksploitasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
• Distribusi Zakat, Infaq, dan Shadaqah: Salah satu kekuatan sistem ekonomi Islam adalah distribusi kekayaan melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infaq, dan shadaqah. Dengan memperkuat sistem ini, negara dapat mengurangi ketimpangan sosial dan membantu mengentaskan kemiskinan secara lebih efektif
• Keadilan dalam Distribusi Sumber Daya: Sumber daya alam harus dikelola secara adil untuk kepentingan umat. Dalam konsep Islam, pemerintah bertanggung jawab memastikan pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan dan didistribusikan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya untuk segelintir elit
2. Sistem Pemerintahan yang Berbasis Syura (Musyawarah)
Islam menganjurkan syura (musyawarah) dalam pengambilan keputusan, yang sejalan dengan prinsip demokrasi dalam beberapa hal. Rezim baru bisa menerapkan syura sebagai landasan dalam mengambil keputusan politik dan kebijakan. Ini akan memastikan keterlibatan masyarakat dan ulama dalam menentukan arah kebijakan yang lebih berkeadilan
3. Penegakan Hukum yang Adil dan Berbasis Moralitas
Sistem hukum dalam Islam menekankan keadilan yang tidak memihak dan menjunjung tinggi moralitas. Penerapan hukum yang adil, baik di bidang kriminal, perdata, maupun ekonomi, bisa membantu menciptakan masyarakat yang harmonis dan menghindari praktik-praktik korupsi dan ketidakadilan
Misalnya, pemberantasan korupsi bisa lebih efektif jika disertai dengan sanksi yang tegas dan pendekatan berbasis moral agama.
4. Pembangunan Berkelanjutan dengan Konsep Khalifah
Islam mengajarkan konsep khalifah, di mana manusia ditugaskan untuk menjaga dan memelihara bumi serta segala isinya. Pemerintah baru bisa menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian alam, dengan melihat manusia sebagai pengelola bumi yang harus menjaga keseimbangan ekologi
5. Mewujudkan Masyarakat yang Toleran dan Harmonis
Islam mengajarkan prinsip toleransi dan menghormati perbedaan. Rezim baru bisa menekankan pentingnya membangun masyarakat yang toleran dengan melindungi hak-hak setiap warga negara, termasuk kelompok minoritas. Toleransi antarumat beragama dan budaya yang kuat dapat menciptakan iklim sosial yang lebih stabil dan harmonis
6. Pendidikan Berbasis Nilai Islam
Pemerintah juga bisa memprioritaskan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam, termasuk moralitas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini bisa dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan nasional, yang bertujuan membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia dan berkontribusi positif bagi bangsa.
Tantangan Penerapan Islam Secara Kaffah
Meskipun penerapan Islam secara kaffah bisa membawa banyak kebaikan, tantangannya cukup besar. Indonesia adalah negara yang pluralis, dengan masyarakat yang memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda. Penerapan sistem ini memerlukan pendekatan yang hati-hati untuk memastikan bahwa nilai-nilai keadilan Islam bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat, tanpa mengabaikan pluralisme.
Secara keseluruhan, penerapan ekonomi Islam dan sistem pemerintahan berbasis nilai-nilai Islam yang adil dan moralitas tinggi bisa menjadi jalan menuju negeri yang lebih baik, asalkan dilaksanakan dengan inklusif dan mempertimbangkan konteks sosial-politik Indonesia.
Oleh. Dr. N. Faqih Syarif H., M.Si.
Sekjen Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa
