TintaSiyasi.id -- Berdasarkan laporan Associated Press, Stéphane Dujarric, Juru Bicara PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa organisasi tersebut telah mengambil posisi tegas terkait undang-undang baru Taliban tentang “amar ma’ruf, nahi munkar” atau Promoting Virtue and Preventing Vice (PVPV), yang dipandang PBB sebagai 'langkah lain' menuju pengucilan perempuan dari kehidupan publik. Meskipun demikian, Dujarric menekankan bahwa PBB tetap berkomitmen pada keterlibatan dan aktivitasnya yang berkelanjutan di Afganistan.
Komentar
Baru-baru ini, pendekatan pemerintah Afganistan terhadap lembaga-lembaga Barat yang berorientasi pada nilai-nilai, tampaknya menjadi lebih agresif. Belum lama ini, juru bicara pemerintah mengumumkan bahwa Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia telah dilarang masuk ke Afganistan.
Tidak lama kemudian, para pemimpin Afganistan memberlakukan dan menerbitkan undang-undang baru tentang amar ma’ruf nahi munkar (PVPV), yang telah menuai reaksi keras dari organisasi-organisasi Barat.
Beberapa pihak mengkritik undang-undang tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia, sementara yang lain memperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat merusak hubungan pemerintah Afganistan dengan masyarakat internasional.
Sebaliknya, Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa tampaknya tidak melakukan perubahan substansial dalam pendekatan mereka. Keduanya melanjutkan target berkelanjutan dengan pemerintah Afganistan.
Target berkelanjutan ini dapat dikaitkan dengan dua alasan utama. Pertama, agar kekhawatiran global untuk Taliban berasal dari masalah hak asasi manusia dan nilai-nilai Barat. Tampaknya dalam konteks ini, tidak ada hambatan besar yang terlihat.
Seumpama adapun larangan untuk Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia berkunkunjung ke Afganistan, PBB masih bisa terus melanjutkan kegiatan dan perjalanan regionalnya.
Pada saat yang sama, organisasi seperti UNAMA, yang mempromosikan nilai-nilai Barat di Afganistan, masih beroperasi secara aktif di negara tersebut dan bahkan menggambarkan hukum Islam tertentu sebagai “penindasan” dalam laporan mereka.
Alasan kedua adalah bahwa perhatian utama Amerika Serikat terhadap Afganistan bukanlah pelanggaran nilai-nilai Barat, meskipun bertentangan dengan slogan dan kampanye. AS tidak terlalu mementingkan hak-hak perempuan atau hak asasi manusia, tetapi AS lebih jauh lagi menjadikan Afganistan sebagai alat tekanan politik.
Di beberapa negara lain, lembaga-lembaga yang sama dengan kebijakan atau undang-undang pencegahan kejahatan (PVPV), dan menegakkan hukum-hukum Islam tertentu ditegakkan, akan tetapi juga menjadi sekutu terdekat Amerika Serikat di kawasan tersebut.
Oleh karena itu, AS tidak memprioritaskan kebijakan dalam negeri negara-negara yang dimaksud. Kekhawatiran utama Amerika Serikat terhadap Afganistan adalah bahwa tidak menutup kemungkinan jika kelak Afganistan berubah menjadi benteng yang kuat bagi pemerintahan Islam dengan paham keislaman yang diterapkan oleh Taliban sebagai penguasa saat ini. Sehingga memengaruhi kebijakan luar negeri dan menimbulkan ancaman bagi kepentingan AS.
Akibatnya, AS, baik secara langsung maupun melalui pengaruh yang lain seperti PBB, berupaya keras untuk menjaga pengawasan dan keterlibatan hubungan dengan Taliban untuk mengalihkan atau menekan kebangkitan Islam di Afganistan.
Inilah sebabnya mengapa juru bicara PBB, meskipun menyatakan kekhawatiran tentang undang-undang amar ma’ruf nahi munkar (PVPV), tetap berkomitmen untuk menjalin hubungan dengan Taliban.
Lebih dari itu, David S. Cohen, Wakil Direktur CIA, menyebutkan dalam pertemuan keamanan nasional di Rockville, Maryland, bahwa CIA telah memelihara berbagai saluran komunikasi dengan Taliban selama tiga tahun terakhir.
Barat sangat khawatir dengan konsep amar ma’ruf nahi munkar, sementara kebenaran yang tidak dapat dielakkan adalah bahwa Islam secara keseluruhan merupakan aktivitas amar ma’ruf. Karena konsep ini mencakup setiap aspek Islam dari urusan dalam negeri hingga kebijakan luar negeri dan dari seruan terhadap Islam untuk melakukan Jihad.
Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam bukunya 'Al-Hisbah':
"وجميــع الولايــات الإســلامية إنمــا مقصودهــا الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ســواء فــي ذلــك ولايــة الحــرب الكبــرى، مثــل نيابــة الســلطنة، والصغــرى مثــل ولايــة الشــرطة، وولايــة الحكــم، أو ولايــة المــال وهــي ولايــة الدواويــن الماليــة وولايــة الحســبة".
Oleh karena itu, hanya melalui pendirian Khilafah, sebagai Negara The Rightly-Guided (Negara yang mendapat petunjuk), akan mewujudkan kebaikan secara menyeluruh.
Itulah sebabnya kita dipilih sebagai khoiru ummah (ummat terbaik) untuk memimpin umat manusia dengan penegakkan khilafah berdasarkan metode kenabian dan mengajak pada kebaikan serta mencegah kemungkaran.
Barat takut akan hal ini dan ingin mencegah dunia Islam bergerak menuju tegaknya khilafah, meskipun hakikatnya khilafah adalah janji Allah (SWT) dan Rasul-Nya (SAW).
Namun, pertanyaannya kemudian adalah, di manakah orang-orang saleh yang akan mengambil langkah-langkah untuk mencapai tujuan besar ini?
كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِن ُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ
“Kalian adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan untuk manusia. Kalian menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah. Seandainya Ahli Kitab beriman, Maka, itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, tetapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” [QS. Ali Imran : 110] []M, Siregar
Sumber Terjemahan Berita: Kantor Media Pusat Hizbut Tahrir Oleh Yusof Arsalan, Anggota Kantor Media Wilayah Afganistan
