TintaSiyasi.Id -- Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Jika manusia tidak mendapatkan pangan dalam beberapa hari bisa mengantarkannya pada kematian. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa, neraca beras terus dalam defisit yang menyebabkan pasokan beras menjadi langka. Lemahnya kondisi pangan mengakibatkan produksi pangan turun dan secara domino, jatah makan masyarakat dikurangi.Oleh karena itu tingkat gizi yang dikonsumsi masyarakat juga berkurang.
Hal ini menjadikan masalah baru yaitu stunting di Indonesia. Tak hanya itu, isu stunting juga selalu menghiasi media masa. Oleh sebab itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengusung program makan siang gratis dan susu ikan gratis. Namun akhir-akhir ini terdapat pro dan kontra terkait program tersebut. Dikutip dari Kompas.com, 11 September 2024, topik susu ikan ramai dibicarakan di media sosial. Hal ini bermula saat susu ikan disebut-sebut sebagai alternatif susu sapi untuk program makan siang bergizi gratis dari presiden terpilih Prabowo Subianto.
Epi Taufik, Ahli Ilmu dan Teknologi Susu, Dosen Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor (IPB), menuturkan bahwa bagaimana mungkin bisa memerah susu dari ikan, sekalipun dia termasuk golongan mamalia. Berdasarkan definisi yang dipakai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), susu yang dipakai dalam produk susu ialah cairan dari ambing sapi, kerbau, kuda, kambing, domba,dan hewan ternak penghasil susu lain. Sementara, produk susu yang diolah dari HPI bukan disebut susu.
Fakta ini menunjukkan kurangnya keseriusan negara dalam mengurusi rakyatnya. Demi menekan anggaran biaya yang bengkak, penguasa tidak memikirkan manfaat dan dampak kesehatan dari susu ikan bagi generasi. Dan apakah bisa susu ikan mempertahankan nilai gizi dan nutrisi yang terkandung dalam susu sapi. Meski demikian, apakah negara ini mampu membiayainya?
Jika di telusuri lebih lanjut, program makan gratis ini lagi lagi menguntungkan dan memberi peluang usaha kepada banyak korporasi dan oligarki.Seharusnya kita semua menyadari bahwa semua kebijakan dalam sistem kapitalis hanya mementingkan manfaat semata. Dan jika dikaitkan dengan watak rezim saat ini negara sedang menunggangi isu generasi untuk menyukseskan proyek industrialisasi, sebagai bentuk lepas tangannya negara dalam mengurus rakyat.
Dalam pandangan syariat islam, dalam merekrut aparat negara diharuskan yang amanah serta berlandaskan profesionalitas dan integritas, bukan berlandaskan koneksitas atau nepotisme. Sebagaimana firman Allah SWT. “Hai orang -orang yang beriman,janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Jangan oula kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Padahal kalian tahu." (TQS al-anfal [8]:27).
Diantara sekian banyak amanah, yang paling berat dan penting adalah amanah kekuasaan. Rasulullah saw. Bersabda “Pemimpin yang memimpin rakyat adalah pengurus dan dia bertanggung jawab atas rakyat yang dia urus (HR. Al-Bukhari).
Negara seharusnya memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan pokok rakyat.Dengan demikian rakyat akan terpenuhi kebutuhan pokoknya. Dan akan menumbuhkan generasi kuat fisik dan kepribadian yang baik untuk menopang peradaban islam.
Adapun dalam sistem islam mempunyai konsep baitul mal (kas negara), yang menjadi sumber pemasukan dalam daulah Islam terdiri dari bagian fay', kharaj dan lain lain. Selain itu pemasukan negara di daulah juga ada pda bidang kepemlikan umum seperti laut, minyak, gas, tambang, hutan, yang mana semua Sumber Daya Alam (SDA) itu bisa dikelola negara bukan seperti sekarang yang didominasi oleh asing dan aseng. Lantas digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Jelas, bahwa hanya dengan sistem islamlah masyarakat bisa sejahtera disegala aspek. Sebaliknya sulit sekali bahkan mustahil terwujud kesejahteraaan dalam sistem sekuler kapital seperti sekarang ini. Dengan demikian, upaya penerapan dan penegakan syariah islam islam secara menyeluruh dan total harus segera diwujudkan. Wallah a’lam bi ash-shawab.
Oleh: Rihadatul Aisy S
Aktivis Muslimah
