TintaSiyasi.id -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyuarakan keinginannya untuk menghentikan perang di Palestina dan daerah konflik lainnya. Pidato itu disampaikan dihadapan delegasi negara- negara Afrika (IAPF) 2024 di Nusa Dua Bali pada 1 September 2024.
Dalam pidatonya yang sekaligus membuka kegiatan tersebut, Puan mengingatkan peran parlemen untuk berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan global. Menurutnya, parlemen berperan untuk mendorong perdamaian dunia dan menolak cara kekerasan. Puan juga menegaskan niat untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui forum kerja sama antara Indonesia dan Afrika. (SuaraBali.Id, 1/9/2024)
Seruan hentikan genosida di Palestina tanpa berani mengirimkan pasukan tentara adalah pencitraan dan omong kosong belaka. Terbukti hingga saat ini berbagai seruan yang dilontarkan tidak mampu menghentikan serangan zionis, bahkan seruan lembaga internasional pun tidak mampu menghentikannya apalagi hanya pejabat. Hal ini karena perasaan penguasa dengan umat nya terpisah jauh. Sehingga ribuan ungkapan kecaman hanya sebatas retorika. Seolah-olah apa yang di suarakan rakyat terkait dengan permintaan penghentian serangan terhadap warga Palestina tidak didengar dan tidak melakukan apa-apa. Ini menunjukkan omong kosong demokrasi.
Penguasa yang dipilih oleh rakyat namun ternyata tidak menunjukkan kecenderungannya terhadap rakyat. Solusi untuk membebaskan Palestina dari zionis Yahudi hanya dapat dilakukan dengan kekuatan militer yaitu pasukan dari negeri-negeri muslim lainnya dikirimkan ke Palestina. Hanya dengan kekuatan militer yang dapat mengalahkan pasukan entitas Yahudi dan para supporternya yaitu negara-negara barat. Dengan demikian, pengiriman tentara atau pasukan militer untuk membebaskan Palestina sangatlah urgen. Sebab, ini akan menjadi bukti nyata keseriusan para penguasa terutama negeri-negeri kaum muslim untuk membantu Palestina.
Inilah sistem demokrasi. Sistem kehidupan yang tidak layak dipertahankan. Sebab demokrasi yang digadang-gadang memperjuangkan HAM namun sistem demokrasi ini sendiri yang menjadi pelanggar HAM.
Islam membangun ukhuwah islamiyah atas dasar akidah. Negara berperan penting dalam menanamkan sikap ukhuwah terhadap saudara sesama Muslim terlebih lagi mereka yang dijajah seperti Palestina. Kita wajib perduli dan menolong saudara-saudara sesama Muslim.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzalimi saudaranya dan membiarkan saudaranya itu (dizalimi). Siapa saja yang memenuhi kebutuhan saudaranya. Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa saja yang menghilangkan satu kesulitan saudaranya (didunia). Allah akan menghilangkan satu kesulitan dari dirinya pada hari kiamat". (HR. Al-Bukhari)
Sudah sangat jelas, tidak sepantasnya kaum muslim untuk berdiam diri apalagi berpangku tangan dan menutup mata, tidak memperdulikan saudaranya. Umat Islam harus memiliki kesadaran politik Islam sehingga mampu menyadari kewajiban aktifitas dakwah dan jihad. Semua ini dapat terwujud dengan adanya khilafah.
Fakta menunjukkan bahwa khilafah telah terbukti mampu membebaskan dan mempertahankan bumi Palestina dengan jihad. Sejarah mencatat pada masa khulafaur rasyidin, masa Khalifah Umar bin Khattab, bumi Palestina berhasil di bebaskan dari cengkraman Romawi. Selanjytnya panglima Salahuddin Al-Ayyubi juga berhasil kembali membebaskan Al-Quds dari cengkraman kaum Salibis. Semua kemenangan itu didapatkan karena jihad yang dilakukan oleh pasukan kaum Muslim.
Selain itu, pendidikan dalam sistem Islam akan mewajibkan latihan militer bagi laki-laki sehingga terlahir para pejuang, penguat, pelindung dan pembela Islam. Maka jelas, satu-satunya solusi untuk mengakhiri konflik Palestina adalah dengan mengirimkan tentara untuk melawan zionis Yahudi. Sebagaimana sejarah panjang telah membuktikan semua itu ketika berada dalam naungan Khilafah Islam.
Wallahu a'lam bishshawab. []
Oleh: Farida Marpaung
Aktivis Muslimah
