TintaSiyasi.id -- Peringatan Darurat Garuda Biru menjadi tren di media sosial. Simbol tersebut bertujuan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan berpartisipasi dalam menjaga demokrasi serta keadilan di Indonesia, akibat kekecewaan terhadap putusan MK yang dianggap dihambat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Ribuan massa akhirnya menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks DPR, Jakarta, pada Kamis, 22 Agustus 2024. Mereka menuntut DPR agar tidak mengangkangi putusan MK soal ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dan batas kandidat peserta Pilkada 2024. (tempo.co, 22 Agustus 2024)
Berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, artis hingga sejumlah komika turut serta dalam aksi ini dan menyuarakan keprihatinan mereka terhadap perkembangan politik sekarang ini.
Peserta aksi bersatu menolak revisi RUU Pilkada karena dianggap akan menganulir putusan MK. Sejumlah pendemo juga mengkritik kinerja DPR yang lambat menyelesaikan RUU penting lainnya, tetapi gesit meloloskan RUU Pilkada yang tidak mengakomodasi putusan MK. (VOAIndonesia, 22/8/2024)
Bersatunya semua lapisan masyarakat yang bergerak untuk melawan kezaliman dan kesewenang-wenangan rezim saat ini merupakan hal yang sangat wajar, semua akibat akumulasi rasa muak dan kemarahan rakyat yang sudah tidak terbendung lagi, akhirnya mereka bersatu bergerak melakukan aksi demonstrasi demi menyuarakan kekecewaan mereka.
Namun umat menganggap kerusakan dan kekacauan yang terjadi saat ini masih karena dinamika politik dalam demokrasi. Padahal sejatinya kezaliman, ketidakadilan hukum, kesenjangan sektor ekonomi yang dirasakan umat hingga saat ini tidak lain akibat demokrasi itu sendiri.
Sistem demokrasi yang menjadikan kedaulatan berada di tangan rakyat, rakyat adalah sumber kekuasaan, namun faktanya kekuasaan justru berpusat hanya pada oligarki. Demokrasi justru melahirkan kader-kader korup yang jelas akan menghantarkan pada kerusakan di segala bidang dan kemiskinan secara struktural.
Inilah fakta yang terjadi dimana umat masih melakukan pergerakan belum berlandaskan pada pemahaman yang benar tentang perubahan yang hakiki, sehingga perubahan yang diinginkan selalu mengalami kegagalan. Umat masih bersandar pada demokrasi. Faktanya perubahan yang ditawarkan oleh demokrasi justru jebakan bagi umat Islam.
Dalam sistem demokrasi tidak mengenal adanya kawan abadi ataupun lawan abadi yang ada hanyalah kepentingan abadi. Kondisi ini seharusnya membuat rakyat sadar bahwa demokrasi bukanlah sistem politik yang terbaik tetapi sistem zalim yang bersembunyi dibalik jargon dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Oleh karena itu yang dibutuhkan umat saat ini adalah sebuah partai yang mampu menghantarkan umat kepada perubahan yang revolusioner. Partai yang bergerak di tengah-tengah umat dengan membina umat dalam menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran dialah partai ideologis yaitu partai yang berdiri atas dasar Islam.
Partai yang bergerak di tengah-tengah umat, selalu mengontrol pemikiran dan perasaan mereka, diikat dengan ikatan yang sahih yaitu ikatan akidah Islam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 104 yang artinya, “Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung”.
Perubahan hakiki hanya akan dicapai ketika syariat Islam ditegakkan kembali di muka bumi ini. Mari jadilah bagian dari orang-orang yang beruntung dengan ikut bergabung dengan kelompok yang aktivitasnya amar makruf nahi mungkar.
Wallahu a’lam bishshawab. []
Oleh: Mairawati
Aktivis Muslimah
