TintaSiyasi.id -- Bank Dunia menyebutkan, harga beras di Indonesia 20 persen lebih mahal dibandingkan harga beras di pasar global. Harga beras di Indonesia juga disebut-sebut konsisten paling mahal di kawasan ASEAN. Ironisnya, pendapatan rata-rata petani lokal justru dinilai tidak sebanding dengan melonjaknya harga beras.
Hasil Survei Pertanian Terpadu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pendapatan rata-rata petani kecil di Indonesia kurang dari 1 dollar AS atau sekitar Rp 15.199 per hari. (Kompas.com, 23/09/2024)
Pada Agustus 2024, rata-rata harga beras kualitas premium di penggilingan sebesar Rp15.084,00 per kg. (https//bps.go.id, 2024/09/02)
Harga beras tinggi karena biaya produksinya tinggi, tngginya harga benih, tingginya harga pupuk dan insektisida. Meskipun sudah ada program subsidi pupuk bagi petani, namun itu tidak signifikan. Hal ini disebabkan sektor pertanian sudah dikuasai oleh mafia beras oligarki dari hulu hingga hilir. Rantai distribusinya beras panjang, mulai dari petani hingga sampai ke tangan konsumen.
Sementara negara tidak totalitas dalam memberikan bantuan kepada petani, petani dituntut harus mandiri terlebih petani yang sedikit modal. Di sisi lain, negara sedang melakukan pembatasan impor beras sehingga ketersediaan beras juga lebih sedikit sehingga harga makin mahal. Apalagi adanya ritel-ritel yang menguasai bisnis beras yang dapat memainkan harga beras.
Situasi seperti ini berpeluang untuk mendorong dibukanya keran impor beras yang akan makin menguntungkan oligarki dan menyengsarakan petani.
Ini adalah buah penerapan sistem kapitalisme, di mana negara hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator dan berpihak kepada oligarki. Negara seharusnya menyediakan lahan untuk ketahanan pangan terutama beras, harga pupuk yang terjangkau, pengadaan alat-alat yang mendukung untuk pertanian yang canggih, serta pengembangan bibit unggul dan meningkatkan kemampuan petani sehingga makin ahli.
Negara Islam menempatkan ketahanan dan kedaulatan pangan sebagai salah satu basis pertahanan negara dan basis menyejahterakan rakyatnya.
Negara akan melakukan seluruh upaya untuk mewujudkannya sesuai dengan sistem ekonomi Islam, dan dengan dukungan sistem politik dan pemerintahan dalam bingkai penerapan Islam kaffah. Wallahua'lam bi showab
Oleh: dr. Bina Sri maharani
Aktivis Muslimah
