TintaSiyasi.id -- Melalui diklat wawasan kebangsaan serta keagamaan menuju Bandung BEDAS, Diklat Dai/Da'iyah LDII Kabupaten Bandung digelar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan wawasan kebangsaan serta keagamaan.
Bupati Bandung, Dr. H. M. Dadang Supriatna S. IP.,M.Si, hadir dalam acara tersebut sekaligus menutup kegiatan Diklat wawasan kebangsaan serta keagamaan Da'i/Da'iyah Kabupaten Bandung. Turut hadir juga ketua DPW LDII Provinsi Jawa Barat, ketua DPD LDII Kabupaten Bandung, Camat Cileunyi, hadir juga Kemenag yang mewakili, dan para tamu undangan terkait lainnya, dilaksanakan di Aula Baitul Mansur ini, komp Baitul Mansur ini, Rt. 07/07 Desa Cinunuk Cileunyi, pada Rabu (11/9/2024).
Bupati Bandung, mengapresiasi kepada LDII Kabupaten Bandung, yang telah menggelar pendidikan dan pelatihan wawasan Kebangsaan serta Keagamaan Da'i/Da'iyah Kabupaten Bandung. Bupati Bandung mengatakan, bahwa tugas dari Da'i/Da'iyah adalah memberikan pemahaman, memberikan dakwah, edukasi kepada masyarakat, terkait pilkada harus disikapi secara dewasa, dan menghindari Hoax, fitnah dan lain-lain. Bupati Bandung juga mengatakn, bahwa dengan pendidikan yang baik akan tumbuh anak-anak yang baik untuk mempersiapkan pemimpin dimasa depan, tidak boleh melibatkan anak-anak dengan Persoalan-persoalan yang busuk dan kotor, sehingga bisa merugikan negara dan bangsa. Menurut Bupati Bandung, Kabupaten Bandung mengalami peronjatan prestasi peran serta Da'i/Da'iyah yang harus di tingkat kan pelatihan dan wawasannya Kebangsaan nya. Bupati Bandung juga mengatakan akan memberi perhatian kepada Ustadz/Ustadzah, yang setiap tahun nya ada peningkatan anggaran untuk guru ngaji juga untuk Ustadz/Ustadzah.
Menurut Ketua LDII Kabupaten Bandung Dr. H. Agus Muharam Mau. M, bahwa acara ini diadakan untuk pembekalan kepada Da'i/Da'iyah yang ada di LDII, terutama terkait wawasan kebangsaan dan keagamaan, yang sekarang ada program moderasi keagamaan, sehingga mereka mampu mengadakan dakwah di lapangan yang menyejukan dan tidak meresahkan umat, mereka pun harus memahami situasi lapangan supaya tidak terjebak dengan Kepentingan-kepentingan yang tidak perlu. Agus Muharam juga mengatakan, bahwa LDII bukan underbow dibawah dibawah partai politik, LDII bersifat netral dan aktif, dan terus diuji dengan konselasi pilkada.
Pelatihan Da'i/Da'iyah dengan dalih untuk meningkatkan kualitas para da'i, tujuannya adalah untuk mencegah radikalisme, dan ini sejalan dengan upaya Kemenag dalam mengaruskan moderasi beragama, dikalangan pegawai, pelatihan guru di sekolah-sekolah dibawah kementrian agama. Istilah kemajuan Da'i mengarah pada pluralisme dan toleransi yang kebablasan seperti pada saat kedatangan paus ke Indonesia. Terkait dengan pilkada, yang selalu dihubung-hubungkan dengan aktivitas radikalisme, sehingga para Da'i/Da'iyah selalu dicurigai dan diberi stigma yang buruk. Apalagi terhadap kalangan umat Islam yang mendakwahkan ide Islam kaffah yang selalu di cap radikal, ekstremis bahkan terroris. Semetara umat Islam selalu diperah suaranya diajang pemilu, akan tetapi aspirasinya diabaikan.
Pelatihan wawasan kebangsaan untuk para Da'i/Da'iyah hanyalah kamuflase belaka. Sesuatu yang paling ingin diberangus adalah dakwah dengan ide Islam kaffah. Karena musuh bagi Demokrasi kapitalisme adalah Islam kaffah. Padahal sejatinya Islam kaffah adalah perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan oleh seluruh kaum Muslim. Akan tetapi para kafir barat melalui kaki tangannya terus menghalangi kebangkitan Islam, dan terus memberi stigma buruk terhadap para pendakwah Islam kaffah.
Sekularisme yang bertujuan menjauhkan manusia dari Islam akan selalu menjadi kontradiksi terhadap Islam. Alhasil, beragam upaya dakwah Islam pasti dijegal secara sistematis dengan islamofobia, dan pengarusnya adalah lembaga milik pemerintah yang tentu saja sebagai kaki tangan para penjajah kafir Barat.
Terkait kekacauan politik yang selalu dihubung-hubungkan dengan umat Islam, apalagi dengan menuduh para pendakwah Islam kaffah dengan sebutan radikal, tentunya salah kaprah, karena banyak pihak yang mencari keuntungan untuk dirinya dan partainya, sehingga mereka meng halalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Arah politik praktis adalah keberpihakan penguasa terhadap pengusaha sehingga penguasa abai terhadap rakyatnya karena tersandera oleh kepentingan pengusaha.
Pemilu demi pemilu, selalu tidak sesuai dengan harapan rakyat yang menginginkan kehidupan yang lebih baik, mempunyai pemimpin yang amanah sesuai dengan harapan rakyat. Akan tetapi pada kenyataannya pemilu hanya sekedar mengumbar janji, hanya untuk mendulang suara. Yang pada akhirnya rakyat pun semakin jenuh dan menginginkan perubahan yang hakiki.
Inilah bukti dari gagalnya sistem Demokrasi dalam mengemban amanah dari rakyat, sejatinya Demokrasi hanyalah wadah untuk menerapkan ide-ide kapitalisme dan mewujudkan berbagai kepentingan pengusaha
Para Da'i/Da'iyah seharusnya menyadari bahwa mereka telah diarahkan oleh penguasa agar mendukung kepentingan penguasa, padahal sejatinya para Da'i/da'iyah itu harus beramar ma'ruf nahi munkar kepada penguasa, dan mengingatkan kepada penguasa agar menjadi rain dan Junnah bagi rakyatnya, dan para Da'i seharusnya berdakwah seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengedukasi masyarakat akan pentingnya berislam secara menyeluruh. Akan tetapi semua itu tidak akan tercipta didalam sistem yang fasad. Hanya dalam sistem Islam lah harapan-harapan rakyat akan terwujud.
Wallahu a'lam. []
Oleh: Enung Sopiah
Aktivis Muslimah
