TintaSiyasi.id -- Persiapan hajatan politik kembali ramai terdengar pasca pilpres, kali ini adalah kontestasi pemilihan kepala daerah.
Pada kontestasi Pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung, mengharapkan adanya pengawalan bersama-sama oleh seluruh masyarakat, khususnya di Desa Cinunuk.
Bawaslu Kabupaten Bandung meluncurkan Forum Warga Pengawas Pilkada, di Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Senin (15/7/2024).
Oleh karena rawannya jalan Pilkada akan politik uang, maka forum ini, menurut ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahfiana, digunakan sebagai alat sosialisasi dan untuk mengedukasi masyarakat jelang Pilkada 2024.
Pegiat seni dan kelompok adat adalah segmentasi Bawaslu, sesuai dengan potensi wilayah Kecamatan masing masing, menurut Kahfiana.
Kahfiana mengatakan, Forum Warga Pengawas Pilkada, akan dilakukan di semua daerah di Kabupaten Bandung. Dengan adanya dorongan dan kerjasama dari semua elemen masyarakat, menurut Kahfiana Pilkada 2024 akan terlaksana dengan lancar. Beliau berharap semua masyarakat di kabupaten Bandung bisa bersama-sama mensukseskan Pilkada 2024, yang akan digelar pada bulan November.
Aktivitas perpolitikan di berbagai daerah di Indonesia kembali ramai terdengar untuk mempersiapkan pesta demokrasi di daerah masing-masing. Dengan berbagai cara para caleg ini memburu suara rakyat. Sangat ironi memang apa yang digembar gemborkan kepada rakyat menjelang pemilu ini, dimana mereka selalu mengatakan, akan berlaku amanah, jujur dan pro rakyat setelah nanti terpilih. Berbagai cara dilakukan untuk mendongkrak popularitas guna perolehan suara, seperti adanya money politik atau politik uang, yang di iming-iming kepada rakyat agar mau memilihnya. Tentu saja kejadian seperti ini sudah tidak asing bagi masyarakat, karena politik uang terjadi di setiap pemilu.
Program Bawaslu dalam rangka untuk mengawal pemilu agar tidak terjadi money politik itu sangat kecil kemungkinan untuk berhasil, karena dalam sistem demokrasi sekuler ini mereka menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan. Bahkan suara rakyat hanya sekedar formalitas saja, Karena hasil akhir sering kali diwarnai isu manipulasi suara dan gugatan hasil suara, sehingga jauh dari harapan rakyat pada realitasnya. Akibatnya kembali rakyat hanya diberi janji-janji manis saja.
Politik uang seperti sudah tradisi, hingga nyaris di setiap pemilu, dari mulai pemilu tingkat kepala desa sampe pada pemilu presiden, termasuk saat ini yang sedang ramai yaitu dalam pilkada. Terbukti bahwa pemilu di dalam sistem demokrasi sekuler ini berbiaya mahal, oleh karena itu nantinya akan melahirkan para pemimpin pragmatis dan korup. Tentu saja mereka melakukan semua itu untuk mengembalikan modal yang tidak sedikit juga untuk keuntungan. Alhasil politik uang di dalam sistem demokrasi sekuler ini sudah dianggap wajar, karena untuk meraih kekuasaan mereka menghalalkan segala cara, seolah olah kekuasaan itu adalah komoditas yang diperebutkan hanya untuk merealisasikan kepentingan materi maupun kedudukan.
Berbeda dengan Islam, karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, sehingga seorang pemimpin harus tunduk dan menjalankan aturan-aturan Islam. Di dalam Islam kepemimpinan adalah sebuah amanah yang besar, sehingga para pemimpin betul betul menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan perintah Allah.
Tugas pemimpin sebagai ra'in yaitu untuk mengurusi urusan umat, dan menjalankan syariat Islam ditengah - tengah umat, juga sebagai junnah atau perisai dimana umat akan berlindung kepadanya. Inilah urgensi diterapkan nya syariat Islam, agar dalam memilih pemimpin, yaitu pemimpin yang bertaqwa kepada Allah, pemimpin yang takut kepada Allah, sehingga dia takut apabila melakukan kemaksiatan dan pemerintahan akan berjalan sesuai dengan perintah Allah 'azza wa jalla. Wallahu'alam.
Oleh: Enung Sopiah
Aktivis Muslimah
