Tintasiyasi.id.com -- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno memastikan bahwa, pemerintah telah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menurunkan harga tiket pesawat. Penetapan ini merupakan tindak lanjut pemerintah untuk menetapkan harga tiket yang lebih efisien di Indonesia.
Ia mengatakan, Satgas tersebut terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait lainnya. Lanjutnya, hal tersebut terjadi terjadi karena selain mahalnya bahan bakar Avtur, ada aspek lain seperti beban pajak dan biaya operasional yang membuat tiket penerbangan domestic menjadi mahal (tirto.id, 14/7/24).
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan harga tiket pesawat di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua di dunia. Secara global, Indonesia menduduki peringkat kedua harga tiket pesawat tertinggi setelah Brazil dan menjadi negara dengan rata-rata harga tiket tertinggi di ASEAN. Lanjutnya, tingginya harga tiket pesawat di Indonesia disebabkan dampak meningkatnya aktivitas penerbangan pasca pandemi COVID-19 mereda.
Lebih lanjut dia menambahkan, pihaknya tengah menyiapkan beberapa langkah untuk mengefisiensikan penerbangan dan menurunkan harga tiket dengan melakukan evaluasi biaya operasional pesawat dengan menurunkan nilai CBH (Cost Per Block Hour) yang merupakan komponen biaya operasional pesawat terbesar, tergantung jenis pesawat dan layanan penerbangannya.
Selanjutnya, terdapat rencana untuk mempercepat pemberlakuan kebijakan pembebasan bea masuk dan pembukaan Lartas barang impor tertentu untuk kebutuhan dimana porsi perawatannya berada di 16% porsi keseluruhan setelah Avtur dan mekanisme perhitungan tarif yang disesuaikan dengan biaya operasional maskapai per jam terbang yang dapat berdampak signifikan terhadap penurunan harga tiket pesawat (money.kompas.com, 14/7/24).
Solusi yang diberikan oleh pemerintah bukanlah solusi yang tepat. Dikarenakan upaya penurunan harga tiket tidaklah harus dilakukan dengan membentuk Satgas yang diyakini mampu menurunkan harga tiket pesawat. Sebabnya, permasalahan mahalnya harga tiket tidak jauh-jauh dari seputar penyelesaian masalah terkait. Dapat kita ketahui bahwa pesawat mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi. Kebutuhan tersebut terdiri dari fisik dan non-fisik pesawat yang merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi.
Sehingga dibutuhkan biaya yang besar untuk memenuhi kebutuhannya. Transportasi udara adalah transportasi publik yang digunakan oleh masyarakat umum khususnya penumpang pesawat terbang. Selain tanggung jawab maskapai penerbangan, pemerintah juga bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara warganya.
Pemerintah mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengurus rakyatnya, sehingga harus segera meminimalisir atau bahkan menghilangkan masalah mahalnya harga tiket ini. Namun, yang dilakukan pemerintah saat ini bukan mengatasi akar permasalahan, yakni tingginya harga tiket, melainkan membentuk Satgas dan solusi parsial lainnya yang sejatinya belum menyentuh solusi hakiki.
Alhasil, solusi tersebut tidak diharapkan bisa menurunkan harga tiket, melainkan menimbulkan tambahan biaya operasional bagi Satgas yang diyakini bisa menekan harga tiket.
Saat ini, pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator bagi masyarakatnya, bukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, namun untuk membuka jalan bagi para pemilik modal untuk mendapatkan peluang materi di bidang penerbangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut memang ada.
Ketika masyarakat merasa bahwa harga tiket pesawat mahal, hal ini bukan berarti memotong harga, namun memilih solusi yang tidak mengatasi akar permasalahan. Hal ini agar para pemilik modal tetap bisa mendapatkan keuntungan materi yang besar dari rakyat.
Faktanya, bukan rakyat yang kaya dan penuh kemudahan saat ini, melainkan para pemilik modal atau kapitalis yang memperkaya diri mereka dengan menjadikan komponen utama negara yakni pemerintah sebagai boneka yang mudah digerakkan sesuai kehendak dan kemauan mereka yang hanya mementingkan keuntungan materi.
Inilah yang disebut dengan sistem ekonomi kapitalisme yang hanya berfokus mengeruk materi oleh para pemilik modal atau kapital dari sektor apapun termasuk penerbangan dan tak peduli dengan dampak yang dihasilkan daripadanya.
Kemudian diperparah lagi dengan sikap para kapital seolah membebani rakyat dengan mengendalikan SDA (Sumber Daya Alam) yang merupakan kepemilikan umum untuk rakyat yang tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. SDA (Sumber Daya Alam) yang seharusnya dikuasai sepenuhnya oleh negara malah sebagian atau bahkan lebih dikuasai oleh para kapitalis, sehingga pemerintah hanya mendapat sebagian kecil dari SDA (Sumber Daya Alam) yang menjadi milik negara.
Sejatinya, pemerintah mempunyai kewenangan penuh untuk mengelola sumber daya alam dan mendistribusikan manfaatnya kepada seluruh rakyat. maka tidak menutup kemungkinan, pemerintah akan mampu menghasilkan pendapatan dalam jumlah besar yang nantinya dapat didistribusikan ke sektor penerbangan yang merupakan transportasi udara publik yang itu adalah tanggung jawab penuh dari negara.
Berbeda dengan sistem Islam yang berpandangan bahwa antara masalah dan solusi haruslah tepat dengan melakukan penyelesaian secara menyeluruh dan mengakar. Jika masalahnya adalah kenaikan harga tiket, solusinya adalah berfokus pada penurunan harga tiket dengan meninjau sumber solusi yang sedang bermasalah yang harus diselesaikan.
Sistem yang kompleks selalu memerlukan wadah yang disebut negara. Negara yang dimaksud adalah negara Islam atau daulah khilafah islamiyah yang mencakup sebuah sistem dapat terlaksana dengan benar dan lancar.
Dari sudut pandang Islam, transportasi udara yakni pesawat terbang ialah bersifat publik atau umum dan sangat diperlukan oleh masyarakat untuk berpergian jauh dengan waktu yang efisien.
Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhi dan mengatur segala hal yang memudahkannya baik itu pesawat itu sendiri maupun pengguna pesawat. Pemimpin di negara Islam atau khalifah memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatur dan mengurusi masyarakatnya yang tentunya berdasarkan pada syariat Islam.
Terkait permasalahan penurunan harga tiket pesawat, negara Islam atau daulah khilafah islamiyah mempunyai solusi yang mengakar untuk menyelesaikan permasalahan harga tiket pesawat ini yakni dengan kemandirian terhadap bahan bakar minyak penerbangan yang menjadi masalah utama. Hal ini disebut dengan konsep islam dalam pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam).
Negara Islam memandang bahwa seluruhnya dikuasai oleh negara. Kemudian negara mengelola bahan bakar minyak penerbangan tersebut dan mendistribusikannya ke sektor penerbangan sehingga kemudahan dari segi pembiayaan pesawat jadi lebih murah bahkan gratis.
Semua itu dilakukan seorang khalifah didasarkan pada akidah Islam yang dianutnya dengan menerapkan sistem Islam di dalam negara Islam. Khalifah memastikan masyarakatnya memiliki akidah Islam yang merupakan konsekuensi keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Khilafah tidak akan membiarkan SDA (Sumber Daya Alam) yang merupakan milik umum atau publik malah dibiarkan diprivatisasi oleh segelintir orang yang bertindak semata-mata hanya karena hawa nafsu.
Inilah solusi yang tuntas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penerbangan yakni melonjaknya harga tiket pesawat dengan konsep pengaturan SDA (Sumber Daya Alam) dalam Islam yang khas dan unik serta terbukti mensejahterakan rakyatnya.[]
Oleh: Osami Putri Anelta
(Aktivis Muslimah)
