TintaSiyasi.id -- Demonstrasi besar mahasiswa di Bangladesh yang berlangsung sejak awal Juli belakangan ini berubah menjadi kerusuhan. Banyak mahasiswa dan warga turun ke jalan mereka menjadi korban aksi kekerasan hingga berlumuran darah hingga Selasa 23 Juli, setidaknya 110 orang tewas akibat dan telah melukai ribuan orang dalam kerusuhan. Protes besar-besaran ini dipicu oleh kebijakan Pemerintah Bangladesh yang menetapkan pembatasan kuota seleksi pegawai negeri sipil (PNS). (CNBC Indonesia, 21/07/2024)
Mahasiswa menuntut agar pemerintah menghapus sistem kuota untuk PNS dan mulai menerapkan skema seleksi berbasis prestasi. Sistem kuota PNS Bangladesh ini sudah berlaku sejak tahun 1972 dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Ketika sistem ini dihapuskan pada tahun 2018, 56% pekerjaan pemerintah dibatasi dengan berbagai kuota. Mencakup kelompok-kelompok seperti keluarga pejuang kemerdekaan, perempuan, dan kelompok yang berasal dari distrik-distrik yang kurang berkembang. Selain itu, ada kuota 5 persen yang dialokasikan untuk masyarakat ada dan 1 persen untuk penyandang disabilitas. (tirto.d, 19/07/2024)
Tetapi perubahan itu gagal terwujud, karena yang terjadi sebaliknya. Politik di negeri ini karena kepentingan semata, ekonominya semakin liberal. Tatanan sosial masyarakat semakin individualis dan hedonis, dan ketidakadilan hukum tetap saja terjadi. Jika ditelaah lebih mendalam sistem demokrasi kapitalisme sejatinya tidak sekadar rusak, tetapi sistem tersebut batil. Sistem ini tidak akan berpihak kepada rakyat sampai kapan pun walaupun seolah berpihak pada rakyat, ada kepentingan penguasa maupun para kapitalis yang sedang dituju. Kondisi tersebut juga terjadi saat peristiwa Pemilu. Di mana sistem politik demokrasi bukan berasal dari Islam, melainkan dari peradaban Barat sekuler yang tidak sesuai dengan fitrah manusia dan bertentangan dengan akidah Islam.
Prinsip sistem demokrasi kapitalisme adalah kedaulatan di tangan rakyat, yang memberi rakyat atau manusia hak untuk membuat hukum, Maka prinsip ini jelas batil. Karena yang memiliki kewenangan dalam membuat hukum atau aturan di dalam Islam adalah Allah SWT. Manusia bukanlah pembuat aturan tetapi menjadi objek aturan. Dalam sistem demokrasi, tolak ukur benar dan salah atau baik dan buruk bukan menurut syariat Islam, melainkan menurut akal manusia dan suara mayoritas di parlemen. Di sini kezaliman terbuka sebab manusia akan membuat aturan sesuai hawa nafsunya sebagaimana aturan kepegawaian di negara Bangladesh. Begitu juga dengan sistem ekonomi kapitalisme yang menaungi negara negara di dunia.
Adanya liberalisasi ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam berjalan dengan masif. Para kapitalis dapat dengan leluasa menjarah semua sumber daya alam negeri ini dengan dalih investasi, jelas merugikan rakyat. Karena sistem demokrasi kapitalisme pasti akan melahirkan kerusakan dan akan mengundang kemarahan rakyat yang terkadang berujung pemberontakan hingga rakyat menuntut perubahan.
Namun untuk mewujudkan perubahan yang hakiki bukan hanya bermodalkan semangat atau kesadaran, akan adanya fakta kezaliman atau kerusakan semata tetapi diperlukan adanya kesadaran ideologis rakyat tidak hanya menyadari pentingnya mengganti orang dan sistem yang rusak. Tetapi memahami bahwa sistem pengganti yang baik dan harus diperjuangkan yaitu sistem yang diturunkan oleh Dzat yang Maha Sempurna. Itulah sistem Islam.
Sebagaimana yang Rasulullah SAW telah mencontohkan dalam melakukan sebuah proses perubahan yang hakiki sejak beliau diutus menjadi rasul. Aktivitas utama beliau adalah dakwah dan amar maruf nahi mungkar yang mengajak masyarakat agar mau menerapkan aturan Allah SWT dan bahkan siap memperjuangkan. Dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW, tidak hanya berfokus pada perubahan individual tetapi pada perubahan sistemis. Melalui sistem politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya yang jahiliyah menuju sistem Islam yang sempurna.
Ketika Rasulullah SAW mengubah masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam. Maka yang dilakukan menerapkan Islam kaffah dengan menegakkan negara Islam di Madinah. Maka negara inilah yang efektif menerapkan syariat Islam secara kaffah. Sehingga bisa menyingkirkan berbagai sistem dan kehidupan jahiliyah.
Selain itu, Rasulullah melakukan perubahan tidak sendirian. Beliau menjadi pemimpin kelompok Islam ideologis yang bernama hizbullah, yang beranggotakan para sahabat. Kelompok Rasulullah ini dikenal luas masyarakat Makkah bahkan di luar Makkah sebagai kelompok yang menginginkan terwujudnya penerapan Islam kaffah dalam suatu negara. Wallahu a'lam bishshawab. []
Febriani Safitri,S.T.P.
Pemerhati Sosial
