Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Upaya Pemerintah Tidak Maksimal dalam Memajukan UMKM?

Minggu, 21 Juli 2024 | 18:17 WIB Last Updated 2024-07-21T11:17:32Z
Tintasiyasi.id.com -- Pemerintah melalui Kementerian Koprasi dan UKM ( Kemenkop UKM) menyediakan wadah bagi para pelaku UMKM, sehingga Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, di Bandung kini bisa lebih cepat berkembang atau naik kelas. SNI Corner dan WiFi Corner adalah wadah yang di maksud, yang berada di Gedung pusat pelayanan Usaha Terpadu (PLUT) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 

Para pelaku UMKM bisa dengan cepat melakukan sertifikasi produk, pelatihan pengemasan hingga pemasaran. Deputi Bidang Usaha Mikro  Kemenkop UKM, Yulius berharap, keberadaan SNI  Corner dan WiFi Corner bisa dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM di Bandung.

Menurut Yulius, para pelaku UMKM bisa mendapatkan berbagai kegiatan, seperti pelatihan dan formalisasi  usaha mereka dengan adanya wadah tersebut. Yulius pun memperhatikan pengembangan UMKM di berbagai daerah, tidak hanya dari sisi produksi saja juga membantu dari segi pemasaran.

Pada fakta nya, usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memajukan UMKM tidak lah maksimal. Akan tetapi pemerintah malah  memberikan perhatian besar pada perusahaan-perusahaan besar, seperti kemudahan dalam pinjaman modal besar, sementara untuk UMKM sulit untuk mendapat pinjaman modal besar.

Alhasil UMKM ini dengan hanya diberikan modal kecil hanya bisa untuk bertahan hidup saja. Adapun berbagai kisah sukses UMKM yang sampai go internasional adalah hanya salah satu dari berjuta UMKM yang mangkrak, karena lingkungan UMKM tidak mendukung untuk tumbuh dan berkembang.  

Dengan modal yang terbatas, juga akses bahan baku yang dikuasai oleh para kapitalis, alhasil pelaku UMKM akan mendapatkan bahan baku yang mahal harganya. Persaingan antara pelaku UMKM yang hanya bermodalkan jutaan rupiah dengan para pebisnis yang bermodalkan trilyunan rupiah tentu sangat lah tidak seimbang, kesenjangan sosial sangat terlihat.

Bahkan sebagian besar para kapitalis ini menguasai bahan baku hingga industri. Seperti struktur pasar tepung terigu ditanah air yang oligopilistik, contoh nya Bogasari yang telah memiliki pangsa pasar terbesar, dan bogasari ini adalah anak dari PT Indofood milik Salim grup yang menjadi top fast ( fast moving consumer good). Perusahaan besar tersebut memproduksi banyak produk olahan, termasuk yang berbahan dasar tepung terigu.

Sementara banyak UMKM juga yang membuat olahan yang berbahan dasar dari tepung terigu, tentu saja harga nya pun tidak akan bisa bersaing dengan produk yang dihasilkan dari perusahaan besar. Banyak kendala yang dihadapi oleh UMKM, sehingga kondisi UMKM sulit untuk maju akibat ekosistem usaha yang sudah dikuasai industri besar. 

Banyak UMKM gulung tikar, karena ongkos produksi nya saja melebihi harga jual produk perusahaan besar. Bagi UMKM yang bisa bertahan itu pun hanya untuk bertahan hidup dengan laba yang minim, semua itu berbanding terbalik dengan industri besar yang tentu saja akan menghasilkan keuntungan yang besar.

Akan tetapi, pemerintah tidak maksimal dalam upaya untuk memajukan UMKM. Padahal UMKM berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia yang menyerap banyak tenaga kerja, sementara industri besar menyerap lebih kecil tenaga kerja dibanding kan dengan UMKM, bahkan UMKM juga banyak menyumbang pada produk domestik bruto.

Kebijakan yang tidak pro rakyat membuat UMKM tidak berkembang. Suntikan modal atau wadah yang bertujuan untuk memajukan UMKM hanyalah solusi tambal sulam atas ketidak berdayakan UMKM, yang tidak bisa keluar dari kemiskinan yang sistematis. 

Berbeda dengan Islam, dalam mengatasi kemiskinan, sistem ekonomi Islam berbasis untuk kemaslahatan umat yang tidak akan pernah menyelisihi syaria t Islam. Negara akan langsung memberikan dana usaha atau pinjaman tanpa riba, karena negara mempunyai pos untuk itu. Adanya Baitul mal dan kebijakan yang independen, sehingga pemerintah fokus untuk kemaslahatan umat.

Dalam sistem ekonomi Islam, kepemilikan umum haram dikuasai individu atau golongan tertentu saja, kepemilikan umum akan dikelola oleh negara dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme dalam mengatasi kemiskinan, yaitu pendistribusian harta dari para hartawan kepada rakyat miskin. 

Sejatinya UMKM bukan hanya butuh modal dan wadah, akan tetapi butuh kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan berkeadilan. Inilah urgensi diterapknnya sistem Islam, karena dengan sistem perekonomian Islam masyarakat akan makmur dan sejahtera. Karena hanya dengan sistem Islam lah yang akan mampu memecahkan seluruh permasalahan umat manusia. Wallahu'alam bishshawwab.[]

Oleh: Enung Sopiah
(Aktivis Muslimah)

Opini

×
Berita Terbaru Update