TintaSiyasi.id -- Semakin ke sini, pernyataan para pejabat publik kian memilukan. Di bidang pendidikan, Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan belakangan kerap mengeluarkan statement yang sangat kontroversial. Mulai dari saran menaikkan biaya wisuda, aturan kenaikan UKT yang tak perlu diubah, hingga tawaran pinjol menjadi solusi bagi mahasiswa yang kesulitan ekonomi. Melansir dari Kompas.com, Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pinjaman online bagi mahasiswa yang kesulitan ekonomi merupakan inisiatif baik. Asalkan resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa kenapa tidak.
Pernyataan tersebut semakin menampakkan wajah asli negeri ini dalam mengurus rakyatnya. Betapa negara tidak peduli pada generasi negeri. Bagaimana mungkin negeri mampu menuju Indonesia emas bila negara justru membuat kita semakin cemas.
Pernyataan ini menuai sejumlah kritikan dari berbagai pihak. Pengamat kebijakan publik Universitas Trubus Rahardiansah menilai dukungan pemerintah terhadap pinjol untuk biaya pendidikan bisa menimbulkan beban atau masalah baru.
‘Inisiatif Baik’ dalam Kacamata Kapitalisme
Tak heran, bila menko PMK menganggap pinjol sebagai inisiatif baik. Sebab dalam kacamata kapitalisme manfaat adalah orientasi utama dalam menilai segala hal. Tak peduli halal atau haram, bila ada manfaat bagi para pemilik kepentingan maka hal itu sah-sah saja.
Dalam kapitalisme, negara tidak memandang rakyatnya untuk diurusi dengan baik. Melainkan menjadikan rakyat sebagai ladang bisnis. Lihatlah berbagai kebijakan yang dilahirkan, adakah yang berpihak kepada rakyat? benarlah bahwa alih-alih menyolusi, skema pinjol ini justru menambah masalah baru. Negara mendukung pengusaha pinjol bisa berujung pada normalisasi pinjol itu sendiri. Parahnya, generasi akan terjerat utang ribawi yang telah jelas dalilnya haram.
Semakin nampak, bahwa negara sudah “angkat tangan” dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Di sisi lain, menjamurnya pinjol juga menggambarkan rusaknya masyarakat dan pragmatisme akibat kemiskinan dan gagalnya negara mensejahterakan rakyat.
Berbicara tentang pendidikan yang berkualitas tidak lepas dari kurikulum dan sistem ekonomi yang berkualitas. Pertanyaannya bagaimana dengan kurikulum Pendidikan kita hari ini? Silih bergantinya kurikulum bukannya menjadikan generasi lebih baik justru semakin menambah potret suram kondisi generasi. Betapa tiap saat kasus niradab melingkupi mereka, sebab kurikulum yang ada adalah kurikulum sekuler yakni memisahkan agama dari kehidupan. Generasi disuntikkan berbagi virus berbahaya seperti liberalisme, hedonisme dan permisivisme. Alhasil, sematan berkepribadian mulia masih sangat jauh dari generasi.
Dalam sistem ekonomi kapitalisme. Para pemilik modal begitu serakah menguasai sumber daya alam yang melimpah ruah. Negara menggelar karpet merah kepada mereka melalui berbagai kebijakan. Perkongsian negara dan juga para kapital dalam kapitalisme ialah hal lumrah, rakyat hanya kebagian remah-remahnya saja. Tak jarang, rakyat hanya kebagian pil pahit yang tak kunjung menyembuhkan dari derita yang berkepanjangan. Lalu, kemana kita harus melabuhkan harapan bila negara saja sudah tidak peduli?
Islam Menjamin Pendidikan Berkualitas bagi Generasi
Islam memandang rakyat adalah amanah bukan sapi perah. Mengurus rakyat adalah kewajiban, bukan ladang cuan.
Islam menjadikan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas rakyat dalam semua bidang kehidupan, termasuk mewujudkan kesejahteraan dan komitmen dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Kurikulum yang berasaskan akidah Islam akan mencetak generasi berkepribadian mulia yang mentereng di berbagai bidang.
Sistem ekonomi Islam akan mendukung seluruh sarana dan prasarana serta kebutuhan Pendidikan. Sumber daya alam akan dikelola sebaik-baiknya demi kepentingan rakyat bukan hanya untuk beberapa orang saja.
Maka hanya kepada Islamlah kita melabuhkan harapan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas agar tercipta generasi emas. Semua ini hanya mampu terwujud dalam sistem pendidikan Islam dibawah naungan Daulah Islam.
Wallahu a’lam. []
Oleh: Nurhidayah Gani, SP.d.
(Aktivis Muslimah)
