TintaSiyasi.com -- Jurnalis Senior Edy Mulyadi menjelaskan sebab orang tidak mau berhenti berkuasa. "Saya kira ada beberapa sebab orang tidak mau berhenti berkuasa. Pertama, karena dia merasa berkuasa itu nikmat, ingin lanjut. Kedua, karena dia tahu bahwa ketika dia tidak lagi berkuasa, maka dia tidak bisa aman dari jerat hukum," ujarnya di kanal Media Umat: Revisi UU (Kementrian, Polri, TNI, Penyiaran, MK, Wantimpres) di Akhir Jabatan, Ada Apa?, Ahad (14/7/2024).
Orang tersebut, lanjutnya sadar betul bahwa setiap ucapan dia menjadi perbincangan, bukan karena orang kagum, terima kasih dan sebagainya, tetapi justru hal-hal yang kontroversi dan sangat merugikan rakyat dan hal tersebut adalah bentuk-bentuk pelanggaran, mulai pelanggaran hukum, perundangan bahkan konstitusi, norma, etika dan sebagainya.
"Dan itu sudah dipastikan, begitu dia lengser aparat hukum akan bergerak. Menurut saya Prabowo sebagai penerus harus mengambil momentum ini. Saya tidak termasuk yang memilih Prabowo pada Pilpres kemarin ya, tetapi seharusnya dia mengambil momentum untuk memperoleh simpati rakyat secara umum bukan yang konon katanya 58 persen saja. Dengan cara? Dengan cara memenuhi kebutuhan dan tuntutan rakyat," sarannya.
Ia memaparkan, ketika membaca media sosial, dia menemukan fakta bahwa rakyat hampir setiap hari memaki-maki presidennya, menghujat dan sebagainya. Kalau dalam ekonomi ada underlyingnya, ada kelakuan yang membuat dia dihujat dan sebagainya.
"Nah, kalau Prabowo mengambil satu, dua saja tuntutan rakyat, maka dia akan mengatakan, 'wahai rakyat saya sudah memenuhi kebutuhan kalian, tuntutan kalian'. Walaupun bisa jadi misalnya Prabowo sudah ada deal, sudah ada kesepakatan, nanti saya akan begini kepada bapak, saya akan begitu. Tetapi kan dia bisa dengan tidak translate mengatakan pak presiden, mantan presiden, pak Jokowi mohon maaf rakyat menuntut demikian, begini-begini, saya tidak bisa menghalangi kehendak rakyat dan sebagainya, kan bisa dengan gampang seperti itu sebetulnya," paparnya.
Ia membeberkan bahwa justru yang kedua membuat penguasa sangat khawatir. Karena begitu dia turun, maka tangan-tangan hukum akan mencengkram, akan mengejar dan hal tersebut terlalu banyak, misalnya bisa dimulai dari laporannya dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidillah Badrun yang hampir dua tahun lebih yang lalu melaporkan Gibran dan Kaesang atas dugaan KKN TPPU dan gratifikasi atas bisnis-bisnis mereka ke KPK.
"Walaupun kemudian KPK mengatakan diarsipkan. Diarsipkan itu dalam bahasa kita, sehari-hari itu dideponir, dimasukkan laci, dikunci dan kuncinya buang ke laut," pungkasnya.[] Nabila Zidane
