Tintasiyasi.ID -- Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana mengungkapkan, pemerintah Indonesia rencana bakal menaikkan bea masuk barang impor menjadi 200 persen. "Pemerintah Indonesia rencana bakal menaikkan bea masuk barang impor menjadi 200 persen. Kondisi ini terjadi (karena) imbas dari perang dagang Amerika Serikat (AS) dengan Cina yang sedang berlangsung sekian waktu," ujarnya di akun TikTok Agung.Wisnuwardana, Kamis (25/07/2024).
Ia mengatakan, ada tujuh barang impor yang bakal kena naiknya
bea masuk barang impor yaitu TPT tekstil, produk tekstil, barang jadi, keramik,
kosmetik, tekstil yang sudah jadi lainnya, dan alas kaki.
"Karena perang dagang ini terjadilah over capacity dan over supply di Cina. Karena AS dan negara-negara Barat menaikkan bea masuk dan menolak
produk Cina. Sehingga produk-produk Cina membanjiri Indonesia, termasuk di
dalamnya tekstil dan produk tekstil," terangnya.
"Dampaknya enam produk tekstil Indonesia gulung tikar karena kalah bersaing dengan produk
impor dari Cina yang lebih kompetitif. Efeknya sebelas ribuan pekerja pabrik
tekstil tersebut di PHK," sambungnya.
Menurutnya, perang dagang antara AS dan Cina memang memengaruhi
kondisi global. Salah satunya kerentangan rantai pasok global. "Kondisi ini seharusnya membuat
pelajaran buat Indonesia, agar mampu membangun industri secara mandiri tak
bergantung pada Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara lain,"
imbaunya.
Solusi
Agung menyebutkan, Islam punya solusi bagus soal ini. “Khilafah sebagai institusi politik
yang menerapkan ideoligi Islam, akan merancang revolusi industri untuk
melepaskan ketergantungan kepada Amerika Serikat, Cina maupun negara lainnya,”
ungkapnya.
"Negara khilafah bertekad untuk menjadi negara industri yang mampu
memproduksi barang-barang berteknologi tinggi termasuk mesin-mesin yang dapat
diproduksi secara mandiri di dalam negeri daulah khilafah," jelasnya.
"Visi misi industri negara khilafah dilaksanakan melalui
revolusi industri baik pada pengembangan industri barang konsumsi seperti
pangan dan tekstil maupun industri barang-barang modal seperti mesin-mesin yang
mampu memproduksi barang-barang berteknologi rendah hingga tinggi termasuk
peralatan militer yang mutakhir," lanjutnya.
Ia katakan, perubahan menuju negara industri tidak akan
ditentukan oleh keberadaan pasar ekspor atau keuntungan semata. “Tujuan politik industri ini agar
negara Islam dapat melepaskan diri dari metode kehidupan negara-negara
kapitalisme sekaligus mengakhiri ketergantungan pada Amerika, Cina, maupun negara-negara lain,”
terangnya.
"Untuk mempercepat transfer teknologi dari negara-negara
industri maju,
negara khilafah akan mendatangkan tenaga ahli atau mengutus warga negara untuk
belajar ke negara-negara industri," paparnya.
Salah satu strategi untuk mendatangkan, menahan, dan memotivasi tenaga ahli ini, ia
katakan, adalah dengan memberikan berbagai insensif dan fasilitas yang lebih
menarik dibandingkan di negara mereka sebelumnya.
"Untuk kepentingan di atas diperlukan penerapan syariah
Islam secara kaffah dalam naungan khilafah. Termasuk di dalamnya menata APBN
sesuai syariah Islam yang jauh dari utang dan pajak. Gass poll…!,"
tutupnya.[] Lanhy Hafa
