TintaSiyasi.id -- Menanggapi rencana pemerintah pada tahun 2025 kendaraan motor dan mobil wajib ikut asuransi, Direktur Pamong Institue Drs. Wahyudi Al-Maroky, M.Si menegaskan bahwa ini bentuk kezaliman yang luar biasa.
“Jadi saya pikir ini bentuk kezaliman yang luar biasa,” ujarnya di Bincang Sahabat Bersama Wahyu: Catat! Tahun 2025 Motor & Mobil Wajib Asuransi, Rezim Makin Zalim? Di kanal YouTube Bincang Bersama Sahabat Wahyu, Jum’at (19/07/2024).
Wahyudi menjelaskan bahwa kebijakan motor dan mobil wajib asuransi adalah upaya untuk memindahkan uang dari saku masyarakat atau dari dompet-dompet rakyat kepada pihak penguasa, dengan dalih mengumpulkan asuransi, apa lagi statusnya diwajibkan.
“Artinya sesungguhnya ini bisnis asuransi, kemudian menggunakan negara untuk melegalkan dan bahkan menunggangi negara, untuk mewajibkan kepada masyarakat agr uangnya bisa dipindahkan dari kantong-kantong rakyat atau dompet-dompet masyarakat, menjadi pindah ke saku atau kasnya para penguasa,” bebernya.
Menurutnya, dengan dalih asuransi, padahal sebenarnya ini adalah asuransi yang menggunakan atau berkedok atau menunggangi kebijakan negara, untuk kepentingan bisnis.
“Namun ini pun dimanfaatkan oleh negara dalam hal ini rezim mungkin membutuhkan uang untuk kebutuhannya dengan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki oleh negara yang bisa memakasa rakyatnya,” jelasnya.
“Bahkan mewajibkan masyarakatnya atau warganya untuk memindahkan uang secara paksa, karena diwajibkan ya secara paksa dari dompet masyarakat pindah ke dompetnya para penguasa. Dalam hal ini dengan kedok bahwa mobil wajib diasuransikan,” tambahnya.
Intinya menurut Wahyudi, kendaraan motor dan mobil wajib asuransi adalah bisnis asuransi dengan kedok menggunakan negara untuk memaksa rakyat memindahkan uangnya dari kantongnya pindah ke para pebisnis atau penguasa yang sudah berbisnis dengan berbalut alasan asuransi yang diwajibkan.
Selain itu ia mempertanyakan akan kemana nanti uang asuransi kendaraan moror dan mobil? Masa kepemimpinan rezim Jokowi ini saja, yang namanya uang asuransi banyak disalah gunakan, seperti asuransi Asabri dan Jiwasraya.
“Sampai sekarang tidak jelas, bahkan mau pindah lagi mewajibkan kendaraan bermotor diasuransikan, saya pikir ini kezaliman yang berlapis-lapis yang sudah terang di depan publik, bagaimana mereka memeras rakyat,” terangnya.
Ia menilai, dengan dalih asuransi yang penting memindahkan uang dari rakyat pindah ke penguasa yang kita tidak tahu lagi apa penggunaannya. Apakah untuk rakyat atau untuk siapa. Menurutnya, rakyat akan dipaksa, bahkan terpaksa membayar kalau negara sudah mengeluarkan kebijakan seperti itu.
Oleh karena itu ia menegaskan bahwa itu bentuk kebijakan yang zalim, bahkan apa bedanya pemerintahan negeri ini dengan di zaman kolonial dulu. Menurutnya kalau di zaman kolonial dulu, wajar namanya penjajah memaksa rakyat jajahannya untuk membayar pajak, pungutan.
“Kenapa ketika sudah merdeka justru rakyat akan dipaksa, diwajibkan untuk membayar asuransi yang sebenarnya tidak semua rakyat membutuhkan itu. Nah ini yang menurut saya bentuk kezaliman dengan menggunakan negara atau bahkan menunggangi negara untuk kepentingan-kepentingan mereka, ini sangat zalim,” tutupnya.[] Aslan La Asamu
